Komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Presiden Joko Widodo terbilang baik. Jika kemudian Jokowi ingin merangkul PKS bukanlah sesuatu hal yang asing.
Begitu yang dikatakan politisi PKS Nasir Djamil usai diskusi Populi bertajuk "Politik Jelang Pelantikan", di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).
"Di Solo misalnya ketika beliau maju (walikota) untuk pertama kali, PKS ikut dalam barisan yang mengusung Pak Jokowi sebagai Walikota Solo. Jadi bukan sesuatu yang asing antar misalnya Presiden Jokowi dengan PKS," kata anggota DPR ini.
Nasir berpendapat, bahwa siapapun presidennya pada saat ini pasti ingin mengajak semua kekuatan politik untuk bergabung.
Kendati faktanya demikian, Nasir menegaskan, sikap PKS tidak ingin mengecewakan aspirasi dari para kader yang meminta PKS berada di luar
pemerintahan.
"Kenapa, karena kami ingin konsisten, kami tidak menang maka kami berada di dalam barisan yang tidak menang itu," tandas Djamil.
Kalaupun nanti PKS bertemu dengan Presiden Jokowi, itu dilakukan setelah pelantikan dan menteri Kabinet Kerja jilid II telah diumumkan.
Jelas Nasir, langkah ini diambil lantaran tidak ingin publik menilai PKS tidak konsisten, dan tidak ingin para kadernya terombang ambing alias bingung dengan sikap elit di atas.
Presiden PKS M. Sohibul Iman sebelumnya mengaku diundang oleh Presiden Jokowi untuk bertemu. Namun undangan itu ditolak halus. PKS hanya bersedia bertemu setelah pembentukan kabinet.
