Dukung UU KPK Baru, Aliansi BEM Merdeka Nyatakan Empat Sikap

Sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Merdeka menggelar konferensi pers berjudul "Mahasiswa Di Garis Konstitusi" di Restoran Bumbu Desa, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Gabungan mahasiswa dari beberapa kampus ini menyatakan sikap mereka terkait polemik revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami telah bersepakat bahwa UU KPK sudah waktunya direvisi. Mari kita akhiri pro-kontra yang ada dengan menghormati proses legislasi yang kini berlangsung," papar koordinator Aliansi BEM Merdeka, Ahmad Daerobi.

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam KH Abdul Kabier (STAIKHA) itu juga berpandangan, cara konstitusional melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi lebih tepat jika dalam perjalanan revisi UU KPK dianggap tidak sesuai ketentuan.

Dalam pernyataannya, aliansi mahasiswa ini menyatakan beberapa sikap, yakni menolak usulan Perppu KPK, menghimbau kepada para pihak yang kontra terhadap UU KPK hasil revisi untuk menempuh jalur-jalur konstitusional, dan menolak pemanfaatan gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Terakhir, mereka juga memastikan akan berkontribusi aktif menjaga kenyamanan, kondusifitas, dan stabilitas keamanan nasional menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.