Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal Hadi saat apel di Monas/Ist
Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) unjuk rasa saat pelantikan presiden dan wakil presiden meski aksi penyampaian pendapat sudah diperbolehkan Presiden Jokowi.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, kebijakan itu diambil guna mencegah kerusuhan saat proses pelantikan.
"Kita tidak ingin kecolongan dan menanggung risiko bangsa kita dicap buruk. Kami ingin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa," kata Jenderal Tito saat apel pasukan di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Diskresi ini diambil lantaran berkaca kepada sejumlah unjuk rasa yang pernah terjadi. Kebanyakan aksi damai berakhir rusuh, terutama jelang malam hari. Demo hanya berjalan saat siang hari.
"Kalau selama ini demonya aman-aman saja, kami
no problem, tapi ini belakangan ini demonya mohon maaf ada yang idealisme, ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri," imbuh Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan, diskresi kepolisian tersebut sudah tertuang dalam Pasal 6 UU No 9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Dalam Pasal 6 termuat batasan dari unjuk rasa.
Di antaranya tidak boleh mengganggu kepentingan publik, ketertiban umum, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, harus sesuai dengan aturan, mengindahkan etika dan moral, dan harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Meski begitu, polri menegaskan tidak melarang aksi unjuk rasa dengan catatan tidak anarkis. Intelijen pun telah dikerahkan untuk mencegah terjadinya unjuk rasa yang berpotensi anarkis.
Untuk demo tersebut, Polri akan tetap pada pendiriannya tidak akan menerbitkan STTP.
"Kalau aksi unras itu berpotensi akan damai, aman seperti disampaikan Pak Presiden, kami enggak ngelarang sepanjang aman damai," tutupnya.
