Rencana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menggelar Kongres pada 2 November 2019, akan menciderai integritas organisasi. Dikhawatirkan, ini juga akan menimbulkan kegaduhan baru. Khususnya dalam penetapan delegasi (voters).
Demikian disampaikan pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali kepada wartawan, Kamis (17/10).
Baginya, kekhawatiran itu cukup beralasan. Sebab, PSSI akan menggunakan voters hasil kompetisi tahun 2018, dan mengabaikan hasil kompetisi 2019 yang baru akan berakhir bulan Desember 2019.
"Dalam Statuta PSSI Pasal 23 tentang Delegasi dan Hak Suara, dinyatakan bahwa Kongres diikuti oleh 88 peserta. Diantaranya, 18 delegasi sebagai perwakilan klub-klub peserta Liga 1 dari musim terdahulu, sebelum Kongres dilaksanakan. Serta 16 delegasi sebagai perwakilan klub-klub peserta Liga 2 dari musim terdahulu, sebelum Kongres dilaksanakan," ungkapnya.
Awalnya, PSSI menetapkan Kongres dilaksanakan 25 Januari 2020, dan telah disetujui FIFA. Namun, pada 27 Juli 2019, PSSI mengubah dan memajukan jadwal Kongres menjadi 2 November 2019 dengan voters hasil kompetisi tahun 2018.
Terhadap rencana ini, FIFA memberikan respons negatif dan tetap merekomendasikan Kongres dilaksanakan 25 Januari 2020. Namun, PSSI tetap bersikukuh dan memilih mengabaikan rekomendasi FIFA.
"Jika Kongres PSSI tetap dilaksanakan pada 2 November 2019, tidak hanya mengabaikan delegasi atau voters sejati hasil kompetisi 2019. Namun juga sebuah kesalahan moral dan integritas organisasi. PSSI membiarkan kelahiran kepengurusan baru yang cacat," tegasnya.
Menurut Akmal, praktik-praktik buruk yang demikian harus diingatkan untuk tidak diteruskan. Langkah-langkah yang mungkin bisa ditempuh, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Oloharaga meminta PSSI untuk mengikuti nasihat FIFA dan memutuskan jadwal kongres kembali sesuai rencana semula. Yaitu pada 25 Januari 2020, dengan voters hasil kompetisi 2019.
Dalam hal ini, tahapan pencalonan tetap. Hanya menunda pelaksanaan Kongres agar memastikan delegasi Kongres sesuai hasil kompetisi 2019.
"PSSI harus mempertegas dan menyampaikan ke publik siapa dan berapa jumlah voters. Jangan sampai Kongres digelar tidak legitimate karena banyak yang dirahasiakan dan tidak sesuai prosedur, serta menyimpang dari aturan yang berlaku," ungkapnya.
Akmal mengingatkan, Kongres PSSI dilaksanakan untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif. Jangan sampai kongres ini menjadi ajang permainan status quo yang ingin kembali memimpin.
"Jika seperti itu, ini tidak sehat. Sepak bola mengajarkan sportivitas dan fair play. Itu ruhnya. Kalau ruhnya tidak digunakan, sepak bola kita akan mati," pungkasnya.
