DPRD Sumut: Walikota Medan Kena OTT Karena Biaya Politik Mahal

Operasi tangkap tangan yang baru-baru ini menjerat Walikota Medan, Dzulmi Eldin menjadi bukti perilaku korupsi masih sulit dihindari oleh pelaku politik, dalam hal ini kepala daerah.

Praktik tersebut dinilai sulit dihindari lantaran salah satu pemicu utamanya adalah mahalnya biaya politik yang dikeluarkan seperti biaya kampanye dalam Pilkada.

“Mereka sangat kuat dorongannya untuk korupsi akibat besarnya biaya kampanye atau tekanan sosial politik yang membutuhkan dana besar,” kata Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS, Ikrimah Hamidy dilansir Kantor Berita RMOLSumut, Rabu (16/10).

Praktik ini bahkan berpotensi terjadi di level pejabat eksekutif. Sebab, jelasnya, jabatan tersebut juga tidak akan terlepas dari kepentingan kepala daerah untuk mengembalikan dana kampanyenya.

“Makanya selalu saya katakan potensi kepala daerah dan pejabat eksekutif masuk penjara sangat besar,” ujarnya.

Baru-baru ini, lembaga antirasuah kembali melakukan OTT yang menyasar kelapa daerah. Pasa Selasa malam (15/10), lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini meng-OTT Walikota Medan, Dzulmi Eldin bersama dengan enam orang lainnya.