Berita

Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi (RJ) Yongki Jonacta Yani/Net

Politik

Melawan Presiden, Relawan Minta Pertamina Tidak Bentuk PIMD

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 18:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

PT Pertamina (Persero) disarankan untuk tidak mendirikan Pertamina Internasional Marketing and Distribution (PIMD). Jika tetap bersikeras mendirikan perusahaan yang berbasis di Singapura itu, berarti kebijakan tersebut melawan perintah Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi (RJ) Yongki Jonacta Yani mengatakan, selain dikhawatirkan sebagai reinkarnasi Petral, kehadiran PIMD dapat mengancam ketahanan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Seperti diketahui, Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral telah dibubarkan berdasarkan rekomendasi Tim Anti Mafia Migas karena menjadi sarangnya mafia migas yang hanya memburu rente.


Yongki mempertanyakan apa urgensi didirikannya PIMD. Padahal sangat tegas Presiden telah meminta kepada Pertamina untuk menyediakan cadangan BBM untuk dalam negeri selama 60 hari.

"Saat itu Dirut Pertamina Dwi Sucipto menyanggupinya hanya 30 hari cadangan BBM untuk dalam negeri. Pertanyaannya, sekarang ini berapa cadangan BBM untuk dalam negeri?" kata dia di Jakarta, Selasa (14/10).

Ditegaskan Yongki, dibubarkannya Petral agar Pertamina fokus dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika hal itu sudah dipenuhi, selanjutnya bisa berjualan ke luar negeri.

"Pemenuhan untuk dalam negeri saja belum sanggup dipenuhi, kok bisa-bisanya jualan ke luar negeri," imbuhnya.

Yongki pun menegaskan bahwa Pertamina adalah perusahaan milik negara, dalam hal ini Presiden sebagai kepala negara berhak memerintahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Ya itu tadi yang saya bilang, cadangan minyak untuk dalam negeri harus diperhatikan," tambahnya.

Selain itu, lanjut Yongki, Pertamina juga memiliki tanggung jawab moral sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, khususnya masyarakat di pedesaan. Dengan mendorong terealisasinya program Pom BBM Desa (Pomdes), maka kebutuhan masyarakat desa akan BBM akan lebih mudah terpenuhi.

"Dengan adanya Pomdes masyarakat di desa tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan BBM. Sekali lagi saya tegaskan, PIMD bukan prioritas, yang prioritas penuhi kebutuhan BBM di dalam negeri terlebih dahulu, Pomdes adalah salah satu solusi," tutupnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

UPDATE

Polri Evaluasi Penggunaan Senpi Buntut Kasus Iptu N di Makassar

Jumat, 06 Maret 2026 | 01:58

Luhut Usul Pembentukan Satgas Khusus Imbas Konflik Israel-Iran

Jumat, 06 Maret 2026 | 01:39

Selebgram Klaim Dijadikan Tersangka dan Ngadu ke Kapolri

Jumat, 06 Maret 2026 | 01:10

Perang Timur Tengah Siap-siap Bikin APBN Babak Belur

Jumat, 06 Maret 2026 | 00:55

Warga Temukan Bayi Mungil Ditemani Sepucuk Surat di Gerobak Nasi Uduk

Jumat, 06 Maret 2026 | 00:31

Iran Pertegas Kembali Fatwa Haramkan Senjata Nuklir

Jumat, 06 Maret 2026 | 00:08

Berikut Jadwal One Way hingga Contra Flow di Tol Trans Jawa saat Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 23:45

Luhut: Spirit Rakyat Iran Tidak Pernah Goyang

Kamis, 05 Maret 2026 | 23:21

Rapimnas IKA-PMII, Bedah Dampak Gejolak Timteng Terhadap Ekonomi RI

Kamis, 05 Maret 2026 | 23:05

50 Lansia Dhuafa di Depok Terima Santunan Ramadan

Kamis, 05 Maret 2026 | 22:58

Selengkapnya