Melawan Presiden, Relawan Minta Pertamina Tidak Bentuk PIMD

PT Pertamina (Persero) disarankan untuk tidak mendirikan Pertamina Internasional Marketing and Distribution (PIMD). Jika tetap bersikeras mendirikan perusahaan yang berbasis di Singapura itu, berarti kebijakan tersebut melawan perintah Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Relawan Rumah Jokowi (RJ) Yongki Jonacta Yani mengatakan, selain dikhawatirkan sebagai reinkarnasi Petral, kehadiran PIMD dapat mengancam ketahanan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Seperti diketahui, Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral telah dibubarkan berdasarkan rekomendasi Tim Anti Mafia Migas karena menjadi sarangnya mafia migas yang hanya memburu rente.

Yongki mempertanyakan apa urgensi didirikannya PIMD. Padahal sangat tegas Presiden telah meminta kepada Pertamina untuk menyediakan cadangan BBM untuk dalam negeri selama 60 hari.

"Saat itu Dirut Pertamina Dwi Sucipto menyanggupinya hanya 30 hari cadangan BBM untuk dalam negeri. Pertanyaannya, sekarang ini berapa cadangan BBM untuk dalam negeri?" kata dia di Jakarta, Selasa (14/10).

Ditegaskan Yongki, dibubarkannya Petral agar Pertamina fokus dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika hal itu sudah dipenuhi, selanjutnya bisa berjualan ke luar negeri.

"Pemenuhan untuk dalam negeri saja belum sanggup dipenuhi, kok bisa-bisanya jualan ke luar negeri," imbuhnya.

Yongki pun menegaskan bahwa Pertamina adalah perusahaan milik negara, dalam hal ini Presiden sebagai kepala negara berhak memerintahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Ya itu tadi yang saya bilang, cadangan minyak untuk dalam negeri harus diperhatikan," tambahnya.

Selain itu, lanjut Yongki, Pertamina juga memiliki tanggung jawab moral sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, khususnya masyarakat di pedesaan. Dengan mendorong terealisasinya program Pom BBM Desa (Pomdes), maka kebutuhan masyarakat desa akan BBM akan lebih mudah terpenuhi.

"Dengan adanya Pomdes masyarakat di desa tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan BBM. Sekali lagi saya tegaskan, PIMD bukan prioritas, yang prioritas penuhi kebutuhan BBM di dalam negeri terlebih dahulu, Pomdes adalah salah satu solusi," tutupnya.