Presiden Jokowi Harus Abaikan Tekanan Ketum Parpol Saat Pilih Menteri

Presiden Joko Widodo harus mengabaikan tekanan dari ketua umum partai politik untuk membentuk kabinet kerja di periode kedua.

Dosen Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun mengatakan, di periode kedua ini Jokowi harus benar-benar menggunakan hak prerogatifnya lantaran sudah tidak mempunyai beban.

"Dalam sisi hak prerogatif sebenarnya dia tidak ada beban karena tahun 2024 gak mungkin nyalon lagi kan?" ucap Ubedillah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/10).

Namun kenyataannya, kata Ubedillah, Presiden Jokowi memiliki banyak beban. Di antaranya beban dari partai koalisi berkaitan dengan jatah kursi.

"Pertama itu adalah beban dari partai-partai koalisi yang mereka menginginkan jatah kursi yang kedua adalah beban tantangan ekonomi yang berarti ke depan," jelasnya.

Meski begitu, Ubedillah berharap Presiden Jokowi agar berfikir menghadapi masa depan Indonesia menjadi lebih sukses dengan cara mengabaikan tekanan dari pimpinan partai politik koalisinya.

"Ya saya kira kalau Pak Jokowi ingin berfikir menghadapi masa depan dan lebih sukses, sedikit abaikan partai politik mungkin enggak apa-apa, tapi jangan semuanya diabaikan. Lalu berfikir tentang agenda masa depan Indonesia," pungkasnya.