Berita

Joko Widodo dituntut rombak seluruh jajaran di tim ekonomi kabinet jilid 1/Repro

Politik

Tim Ekonomi Jokowi Harus Diisi Orang Yang Bebas Dari Kepentingan Politik

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 11:28 WIB | LAPORAN: AMAL TAUFIK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo tak terlihat menggembirakan. Bahkan, kencederungannya mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini banyak dianggap sebagai tanda kurang optimalnya kinerja tim ekonomi di kabinet Jokowi. Karena itu, menjelang pelantikan keduanya, Jokowi diingatkan untuk mengganti jajarannya yang mengurusi soal ekonomi ini.

Pengamat politik, Arif Nurul Imam, menilai tim ekonomi Jokowi memang perlu diganti.


"Iya perlu ganti, karena paket kebijakan ekonomi terbukti gagal menstimulus pertumbuhan ekonomi," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/10).

Tim ekonomi Jokowi, lanjut Direktur IndoStrategi tersebut, lebih tepat diisi oleh profesional atau akademisi. Jangan lagi ada pihak yang punya kepentingan politik.

"Sektor ekonomi merupakan sektor strategis dan vital sehingga perlu diisi oleh orang yang superkompeten dan bebas dari kepentingan politik," tegasnya.

Diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2019 mencapai 5,05 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,27 persen.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya