Berita

Erick Thohir/Net

Politik

Awalnya Tidak Tertarik Jadi Menteri, Apakah Erick Thohir Akan Jilat Ludah Sendiri?

SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 15:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Publik akan mempertanyakan konsistensi mantan Ketua Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Maruf Erick Thohir jika benar masuk dalam kabinet kedua Presiden Jokowi. Erick disebut-sebut bakal mengisi pos Menteri BUMN.

Padahal, Erick yang berlatar belakang pengusaha pernah menyatakan, jika Jokowi terpilih, dia tidak tertarik masuk kabinet.

Direktur Eksekutif Riset Indonesia yang juga analis pada Exposit Strategic, Toto Sugiarto mengatakan, jika benar jadi menteri, publik akan mempertanyakan konsistensi Erick.


Menurut Toto, siapa yang akan masuk kabinet, memang  itu adalah hak prerogatif Presiden. Namun jika Erik Thohir sudah mengucapkan tidak akan masuk kabinet, lalu masuk, ini akan jadi bahan kritikan.

"Nah, apakah dia akan menjilat ludah sendiri? Kita akan lihat seberapa kuat kata-kata itu dipegang," ujarnya saat dihubungi wartawan, Senin (14/10).

Pengamat politik anggaran dari Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nuralam juga sependapat. Menurutnya, ketika Erick Thohir sudah menegaskan tidak akan masuk kabinet, lalu dia justru jadi menteri, maka integritasnya akan dipertanyakan.

Orang akan menilai, omongannya tidak bisa dipegang. Ditambah lagi potensi konflik kepentingan jika Erick jadi Menteri BUMN.

"Saya pikir Jokowi harus lebih hati-hati dan tegas dalam penempatan posisi menteri harus jauh dari konflik kepentingan,"sebut Arif.

Lanjut Arif, periode kedua Jokowi harusnya jadi pembuktian janji-janji politik. Maka jika Jokowi tersandera oleh politik balas budi, tekad meninggalkan legacy sebagai pemimpin yang berhasil akan sulit terwujud. Dan, Kementerian BUMN adalah salah satu kementerian yang akan jadi bahan penilaian utama berhasil tidaknya Jokowi di periode kedua.

"Kalau ada konflik kepentingan bukan hanya berdampak pada kinerja buruk, melainkan rawan terjadi KKN," ujarnya.

Politik balas budi, lanjut Arif memang tidak bisa terhindarkan dalam politik. Tapi, hendaknya untuk kementerian yang sangat strategis, Jokowi harus berani menempatkan orang yang tak punya conflict of interest.

Kementerian BUMN adalah kementerian strategis. Karena ada ribuan triliun aset negara yang dikelola. Selain, itu memang banyak berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Sosok yang bebas dari konflik kepentingan, punya integritas, profesional, dan kapabel di bidangnya yang harus mengisi posisi Menteri BUMN.

"Karena  posisi Menteri BUMN itu adalah kementerian yang  dianggap basah. Karena itu sebisa mungkin yang mengisinya, orang yang tak membuat BUMN jadi sapi perah. Jadi bancakan kelompoknya. Jokowi harus berani melakukan itu," demikian Arif.

Saat masih aktif menjadi Ketua TKN Jokowi-Maruf, Erick Thohir pernah menyatakan, jika Jokowi terpilih, dia tidak tertarik masuk kabinet. Dia menegaskan, setelah mengantar Jokowi menang dalam Pilpres dia akan kembali jadi pengusaha.

"InsyaAllah tidak, saya tidak tertarik untuk kabinet. Saya pengusaha, saya ingin kembali berusaha setelah April," kata  Erick pada 29 Maret 2019 lalu.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya