Berita

Suasana saat Sertijab Dandim Kendari/Istimewa

Nusantara

Pakar Hukum: Secara Pidana, Istri Kolonel Hendi Sulit Dibuktikan Bersalah

SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 13:47 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Proses pencopotan jabatan yang dialami oleh mantan Dandim Kendari, Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi dinilai sudah memiliki dasar hukum, yakni UU 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Namun hal itu berbeda dengan hukuman yang mengancam istrinya usai mengunggah tulisan di sosial media yang dianggap menyinggung Menko Polhukam, Wiranto dalam insiden penusukan.

"Terhadap istrinya tetap harus dinyatakan belum bersalah oleh hukum positif," kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/10).


Diketahui, istri Kolonel Hendi bernama Irma Nasution terancam dijerat pidana UU ITE. Bahkan imbauan proses hukum di peradilan umum sudah disampaikan oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Akan tetapi, dari kacamata pakar, belum ada landasan kuat untuk membuktikan istri mantan Dandim Kendari lantaran tak ada satupun kata yang menyebut nama Wiranto.

"Bahkan jika melihat diksi yang digunakan tidak pernah menyebut nama orang, jadi sulit untuk membuktikan itu sebuah tindak pidana," jelasnya.

"Meski terhadap istri secara pidana masih dianggap belum bersalah, dalam konteks kasus, maka berdasarkan UU 25/2014 menjadi sangat mungkin sang suami dapat dijatuhi hukuman disiplin karena ada pelanggaran dalam konteks disiplin kemiliteran," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya