Berita

Irma Zulkifli Nasution/Net

Hukum

Komnas Perempuan Minta Istri Mantan Dandim Kendari Diproses Proporsional, Tidak Berlebihan

SENIN, 14 OKTOBER 2019 | 11:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pribahasa "Mulutmu Harimaumu" menggambarkan mereka yang tidak berpikir panjang dalam melontarkan kata-kata. Namun di zaman serba canggih ini, bukan hanya mulut, jari pun melalui media sosial bisa membuat orang lain tersinggung.

Akibatnya tidak jarang  postingan tersebut seperti senjata makan tuan. Status yang ditulis di media sosial tanpa berpikir panjang kerap kali merugikan diri sendiri.

Hal tersebut seperti dialami oleh Kolonel Hendi Suhendi yang harus dicopot dari jabatan Komandan Kodim (Dandim) Kendari dan ditahan 14 hari diduga melanggar etika karena dianggap lalai terkait nyinyiran istrinya Irma Zulkifli Nasution di medsos.


Walau tanpa menyebut nama, Irma sepertinya meledek Menko Polhukam Wiranto yang mengalami insiden penusukan.

Namun, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap sanksi yang diberikan kepada istri tentara tersebut berlaku adil.

Hak politik perempuan harus tetap dijamin dan tidak berhenti, karena status perkawinan dalam hal ini menikah dengan anggota TNI.

"Pada prinsipnya suatu sanksi harus edukatif, membuat jera tetapi tetap harus adil," ungkap Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah dalam keterangan tertulis, Senin (14/10).

Komnas Perempuan berharap TNI memproses istri-istri TNI yang berhadapan dengan hukum, dengan proporsional dan tidak berlebihan.

"Memegang prinsip fair trial dan hak asasinya khususnya sebagai perempuan," tutup Yuniyanti Chuzaifah.

Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi resmi dicopot dan digantikan oleh Kolonel Inf Alamsyah. Upacara pencopotan itu digelar di Aula Sudirman Makorem 143 Halu Oleo, Sabtu lalu (12/10).

Istri Hendi pun disebut bakal diproses lewat peradilan umum karena diduga melanggar UU ITE.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya