Berita

Munadi Saleh/Net

Politik

Nyalon Bupati Sukabumi Minimal Harus Punya Uang Rp 10 Miliar

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 15:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Bukan menjadi rahasia lagi kontestasi politik membutuhkan biaya yang tinggi. Menjelang Pilkada 2020, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Sukabumi disebut harus memiliki kocek sedikitnya Rp 10 miliar.

Mahalnya biaya Pilkada terjadi lantaran pesta demokrasi ini dilakukan secara langsung dan berimbas pada biaya yang cukup besar.

"Untuk Kabupaten Sukabumi tidak kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan bisa lebih. Sebab menghitung biaya yang dibutuhkan," ujar pengamat politik Munandi Saleh kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (9/10).


Biaya besar tersebut untuk berbagai bentuk sosialisasi. Mulai dari pencetakan baliho, atribut, kaos, flyer, dan lainnnya.

"Jumlah pemilih di Kabupaten Sukabumi sekitar 1,8 juta. Ditambah ada 47 Kecamatan dan 386 Desa," ucapnya.

Untuk biaya saksi saja cukup besar. Jika satu orang dianggarkan Rp 100 ribu, maka anggarannya mencapai ratusan juta. Mengacu pada Pilgub lalu, jumlah TPS di Kabupaten Sukabumi mencapai 4018, memerlukan anggaran sebesar Rp 401.800.000.

"Kabupaten Sukabumi jarak antar TPS-nya cukup jauh. Bisa lebih besar anggarannya," ungkapnya.

Hal itu belum ditambah biaya kampanye. Oleh karenanya memerlukan cost yang besar untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Sukabumi.

"Pantas memerlukan biaya besar. Calon harus mempersiapkan anggaran miliaran," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya