Pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan dapat merevolusi aparat penegak hukum agar berlaku adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia termasuk para buzzer Jokowi.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen mengatakan, saat ini buzzer istana maupun buzzer politik tengah ramai diperbincangkan dijagat media sosial.
Apalagi, pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando.
Hal tersebut kata Samuel tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Samuel, saat ini pemerintah diindikasikan membungkam rakyat dengan cara ilegal.
"Misal dengan membuat lemot medsos WA (Whatsapp), FB (Facebook), twitter dan lain-lain. Bukan karena sinyal jelek, bukan karena paket data mau habis tapi karena ada indikasi kuat IT dimainkan oleh alat kekuasaan negara. Percaya tidak percaya, tapi itulah kenyataannya!," ucap Samuel F Silaen, Senin (7/10).
Namun tambah Samuel, hal tersebut boleh dilakukan asal tidak memberangus hak sipil dalam berdemokrasi.
Bahkan kata Samuel, negara harus melakukan perbaikan secara mendasar. Misalnya menindak tuntas sampai ke akar siapapun yang terindikasi kuat dan kasat mata melakukan tindakan radikalisme terhadap masyarakat sipil yang lemah.
"Agar fair tidak tebang pilih, sebab masyarakat awam selama ini dipertontonkan dagelan-dagelan politik kepada masyarakat, ini kontras anomali dalam penegakkan hukum oleh aparat negara. Hukum terkesan tajam masyarakat yang lemah dan tumpul kepada yang kuat. Ini jadi PR (pekerjaan rumah) buat pemerintah di bawah kepemimpinan jokowi jilid II," tegasnya.
Karena kata Samuel, rakyat Indonesia berharap ada perbaikan mendasar terhadap aparat penegak hukum agar berlaku adil kepada semua warga negara.
"Banyaknya kasus hukum yang belum terselesaikan alias menumpuk terkesan hanya ditangani dengan gimik-gimik saja alias pencitraan buzzer- buzzer. Seperti inilah yang akan melahirkan apatisme di setiap relung hati sanubari masyarakat Indonesia," katanya.
"Perlu diketahui publik bahwa anggaran aparat negara itu setiap tahun naik meskipun belum sesuai permintaan. Namun itu tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berlaku adil dalam menegakkan hukum," tandasnya.
