Berita

Jokowi diingatkan untuk pilih menteri yang tepat di Kabinet Jilid 2/Net

Politik

Jokowi Jangan Pilih Menteri Kabinet Jilid 2 Yang Punya Beban Masa Lalu

SENIN, 07 OKTOBER 2019 | 08:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa lebih cermat dalam memilih menteri untuk duduk di kabinet periode kedua. Jangan lagi mereka yang punya beban masa lalu dengan rakyat Indonesia. Lebih baik diisi oleh banyak wajah baru.

Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad mengatakan, kinerja seorang menteri bukan hanya dapat mewujudkan capaian target Presiden Jokowi melalui kerja birokrasi, melainkan juga harus sejalan dengan harapan masyarakat.

"Apakah itu (menteri) sejalan dengan harapan masyarakat atau tidak, indikatornya kan harus gitu. Dia harus menghasilkan kebijakan yang bisa dirasakan atau bisa dilihat, dimanfaatkan oleh masyarakat," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/10).


"Kalau itu misalnya tidak terasa dengan baik, artinya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan pak Jokowi, bahkan bermasalah. Karena merusak citra dan kredibilitas. Maka saya pikir itu tidak layak untuk dilanjutkan," imbuhnya.

Selain itu, Jokowi juga diharapkan tidak memilih menteri dengan sosok yang dianggap bermasalah secara subjektif.

"Bermasalah di mata Jokowi, bermasalah di mata masyarakat, atau apapun. Yang penting jangan menambah PR bagi pak Jokowi. Tapi justru bisa membantu mengurangi problem yang dihadapi pak Jokowi," jelasnya.

Lanjut Nyarwi, kabinet periode kedua Jokowi juga harus diduduki oleh wajah-wajah baru yang bisa menjadikan demokrasi di Indonesia lebih terjaga. Tidak dianggap sebagai wajah yang otoriter seperti beberapa menteri periode pertama.

"Nah ini kan kita bicara masa depan, jangan terjebak kepada sirkulasi persoalan masa lalu. Artinya tidak punya beban di masa lalu. Bukan hanya pak Jokowi saja yang tidak punya beban, tapi menteri-menteri yang ditunjuk itu jangan yang punya beban masa lalu," pungkasnya.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya