Kekosongan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berlarut-larut bukan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Sampai saat ini, Gubernur Anies Baswedan belum juga memiliki pengganti Sandiaga Uno.
Meskipun secara kinerja sosok Anies mampu menjalankan tugas memimpin Jakarta dengan baik, namun dari perspektif pemerintahan maupun sistem politik, kondisi ini tidak bisa dikatakan baik.
Direktur Laboratorium Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Usni Hasanudin sangat menyayangkan kalau kekosongan posisi Wagub Anies terus berlarut.
"Anies tidak boleh hanya menonjolkan sosok dirinya. Anies harus pula memberikan edukasi politik pada masyarakat. Secara sistem pemerintahan, pendidikan politik itu jauh lebih penting," ujar dia kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/10).
Usni menambahkan, meski peraturan perundangan tidak mengharamkan Anies memimpin Jakarta tanpa sosok pendamping, tapi kondisi ini akan menjadi pendidikan politik yang kurang baik bagi publik.
"Bisa saja kasus DKI Jakarta ini dicontoh daerah lain, karena hanya Jakarta yang memiliki kepemimpinan tunggal," ujar dia.
Usni yang juga menjadi Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Bamus Betawi tersebut menambahkan, berlarutnya persoalan kursi Wagub DKI memperlihatkan adanya hubungan yang kurang harmonis antara partai pengusung, DPRD DKI dan Anies sendiri.
Usni mengatakan, kesuksesan Anies dalam membangun Jakarta, seharusnya seiring sejalan dengan edukasi politik kepada masyarakat. Begitupun juga untuk DPRD yang memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa pendamping Anies.
Ia berharap, DPRD DKI segera mengeluarkan keputusan.
"Tugas mendesak anggota dan pimpinan DPRD DKI yang baru dilantik adalah menetapkan pengganti Sandiaga Uno," tandas dia.
