Ketum KKBMM: Pernyataan Wiranto Cederai Kerukunan Di Maluku

Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto tentang pengungsi di Ambon, Maluku, membuat sejumlah pihak naik pitam.

Salah satunya Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) yang merasa keberatan jika pengungsi korban bencana gempa bumi menjadi beban pemerintah. Pernyataan itu, kata Ketua Umum (Ketum) KKBMM, Djamaluddin Koedoeboen tidak mencerminkan sebagai pejabat negara.

"Bahwa pernyataan Menko Polhukam RI tersebut tidak mencerminkan sebagai pejabat negara dan seorang pembantu presiden," ujarnya dalam pernyataan sikap yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/10).

Kata Djamaluddin, pernyataan kontroversi Wiranto patut disayangkan mengingat negara juga kerap tidak hadir bersentuhan secara langsung terhadap masyarakat di Maluku.

Sementara di satu sisi, masyarakat Maluku juga masih menyimpan sejarah kelam masa lalu dengan Wiranto.

“Contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam. Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat Ambon sudah bahu membahu dalam menangani bencana gempa. Bahkan ada hikmah besar di balik bencana tersebut, di mana orang-orang yang beda agama dan pernah berkonflik menjadi saling merangkul.

Sedangkan pernyataan mantan ketum Hanura itu seolah merusak kerukunan warga.

“Kita saling sambut, saling tolong, penuh kasih dan sayang. Semestinya tidak Bapak (Wiranto) cederai dan lecehkan," tegasnya.