Berita

Irwan (jaket hitam)/Net

Politik

DPR Desak Pemerintah Segera Proses Pemindahan Ibukota

KAMIS, 03 OKTOBER 2019 | 17:17 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur harus segera dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sebab, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan anggota DPR RI Fraksi Demokrat asal daerah pemilihan Kalimantan Timur Irwan, sesaat lalu, Kamis (3/10).

“Saya sampaikan sebagai legislator asal Kalimantan Timur akan melawan jika ada kawan-kawan legislator lain yang akan menggagalkan pemindahan ibukota,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya.


Irwan melanjutkan, pemindahan ibukota ini dapat memberikan nilai positif bagi Kalimantan Timur, termasuk soal pertumbuhan ekonomi.

“Coba lihat pertumbuhan ekonomi Kaltim cukup rendah, tapi Produk Domestik Bruto (PDB) cukup tinggi. Jika ibukota pindah, maka saya yakin pertumbuhan ekonomi di Kaltim juga akan meningkat,” jelas Irwan.

Selain itu, pemindahan ibukota akan berdampak pada dua hal yakni peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur.

“Khususnya infrastruktur nanti harus terintegrasi dengan daerah sekitarnya. Diharapkan perkembangan percepatan infrastruktur ini bisa mempercepat pertumbuhan sektor pertanian dan industri untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi,” tambah Irwan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan ibukota negara akan segera dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemindahan akan dilakukan bertahap hingga 2024.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya