Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana mengatakan postingnya di Twiter tentang Presiden Jokowi lima kali tidak hadir di Sidang Majelis Umum PBB selama jabat presiden RI dibaca 138.371 akun, diretweet 1.600 akun dan dilike 3.130 akun.
Dari 9.900 akun yang berinteraksi dengan postingan itu, menyatakan ketidakhadiran seorang kepala negara RI sampai lima kali berturut-turun sebagai perilaku yang tidak bisa diterima akal sehat. Jawaban istana bahwa Jokowi sibuk pun tidak rasional mengingat semua Presiden RI meskipun sibuk tetap menyempatkan diri hadir di SUM PBB.
"Kalaupun terpaksa banget ya jangan sampai bolos terus lima kali berturut-turut," ujar Gde Siriana kepada redaksi, Kamis (3/10).
Bagi Gde Siriana, ini bukan persoalan rendah diri, kemampuan bahasa atau sibuk. Ini persoalan integritas Jokowi pada perannya sebagai kepala negara. Juga cara menghargai kepala negara lain yang mungkin saja maksain diri datang meski sibuk atau negaranya miskin.
"Ini cara kita menghargai pergaulan internasional. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945 pun jelas disebutkan Indonesia turut serta dalam pergaulan internasional," ucap Gde Siriana.
Dia sudah mencek apa saja kegiatan Jokowi di bulan September sejak 2014 sampai 2019. Hanya September 2018 saja yang menurutnya bisa jadi alasan kuat Jokowi tidak hadir karena ada persiapan Pilpres 2019, yaitu penentuan cawapresnya.
"Jika berniat hadir, mestinya sejak setahun sebelumnya sudah diatur untuk kosongkan agenda di September karena SMU PBB selalu di bulan September," terang Gde Siriana.
"Saya coba lihat lagi siapa saja kepala negara di dunia yang tidak hadir selama lima kali berturut-turut. Ternyata tidak ada. Jadi bisa dikatakan Jokowi pecahkan rekor dunia dan rekor nasional. Tidak ada kepala negara RI lima berturut-turut bolos SMU PBB," tuturnya menambahkan.
Tapi, lanjut Gde Siriana, ada dua nama kepala negara yang tiga kali tidak hadir dan bersamaan juga dengan Jokowi tidak hadir. Yaitu Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia tidak tahu persis hubungannya apa, tapi yang diamati di forum SMU PBB sikap Indonesia hanya tegas pada masalah Palestina. Tapi tidak untuk penindasan etnik muslim Uyghur di China dan etnik Rohingya di Myanmar.
"Seperti kita tahu, Myanmar juga sahabat China. Ini membuat saya teringat kembali pada politik LN poros Jakarta-Peking di era Soekarno. Apakah saat ini politik LN RI sudah begitu condong ke China? Apalagi dengan bantuan infrastruktur dan keterpaduan dengan program OBOR China," ungkap Gde Siriana.
Seharusnya, sambung dia, semua anak bangsa jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah selalu berulang. Ketika politik nasional terjebak dalam pertarungan negara super power, siapkah kita dengan segala resikonya? Padahal amanat konstitusi, turut serta dalam pergaulan internasional dapat dimaknai dengan politik netral aktif. Bukan politik terlibat dalam perseteruan negara super power.
Untuk memahami ini, maka saat ini Gde Siriana sedang mencari data, mengapa China membangun pabrik semen besar di Maruni, Manokwari, Papua Barat yaitu PT SDIC. Selain di lokasi tersebut banyak hasil alam yang menjadi bahan baku semen, dia pun sedang mencari data untuk membuktikan adanya emas di dekat lokasi pabrik SDIC yang konon potensinya tidak kurang dari kandungan emas Freeport perusahaan milik AS.
"Juga konon kabarnya ada kandungan uranium di lepas pantai dekat pabrik SDIC. Apakah ini semua juga akan menjelaskan mengapa terjadi rusuh Manokwari?" kata Gde Siriana menutup komentarnya.
