Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Waspada PKI Baru

KAMIS, 03 OKTOBER 2019 | 08:17 WIB | OLEH: JOKO INTARTO

BEREDAR undangan di whatsapp group yang saya ikuti. Pengirimnya eks anggota PKI 1965. Undangan itu ditujukan kepada para wartawan agar meliput laporan anggota PKI 1965 tentang penemuan kuburan massal ke Komnas HAM.

Konon jumlah kuburannya lebih dari 300 lokasi. Kuburan massal itu mereka percayai sebagai kuburan massal anggota PKI yang "dibunuh" militer pada tahun 1965.

Sepertinya PKI mencoba membuat framing bahwa PKI itu "baik". PKI hanya "korban" kebiadaban militer. PKI tidak bersalah. Militerlah yang kejam.


Sebagai wartawan senior, saya ingin berpesan kepada para wartawan junior, terutama wartawan online. Yang umurnya masih remaja. Yang mendengar kata "PKI" hanya dari cerita.

Buka kembali catatan sejarah di buku-buku teks atau datang ke Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Taman Mini. Lihat bagaimana sepak terjang PKI pada masa itu.

PKI terkenal sejak dulu sebagai partai yang suka memutarbalikkan fakta. Hasilnya, partai-parai Islam dibekukan. Tokoh-tokoh Islam masuk penjara. Banyak jenderal dibunuh. Pondok pesantren hancur. Kiai-kiai hilang misterius.

PKI juga partai pengkhianat. PKI memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun pada 1948. Negara yang memisahkan diri dari NKRI. Hanya tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Bahkan masih dalam konflik dengan Belanda yang ingin menjajah kembali.

Proklamasi itulah yang terkenal dengan Madiun Affair. Ribuan orang jadi korban: tokoh pemerintahan, militer dan agamawan dibunuh PKI secara sadis.

Fakta-fakta kekejaman PKI masih bisa ditemukan dengan mudah di berbagai wilayah mulai Boyolali, Kartasura, Surakarta, Ngawi, Madiun, Kediri, Jombang hingga Ponorogo dan Pacitan.

Para wartawan muda, harap hati-hati. Jangan sampai Anda masuk perangkap PKI. Dengan isu-isu yang basi.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

"Surat" dari MSCI, Gempa di IHSG

Sabtu, 31 Januari 2026 | 08:06

Jelang Harlah ke-100 NU, Ribuan Warga Nahdliyyin Padati Istora Senayan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:58

Sebelum Letakkan Jabatan, Mahendra Siregar Beri Sinyal Positif untuk Danantara

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:51

Kevin Warsh, Veteran Bank Sentral Calon Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:41

OJK Buka Pintu bagi Danantara dalam Rencana Demutualisasi BEI

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:17

Donald Trump Resmi Tunjuk Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:04

Pantai Larangan Tegal Penuh Kayu Gelondongan dari Gunung Slamet

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:29

Polri di Bawah Presiden Pastikan Tugas Kamtibmas Berjalan Baik

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:06

Yel-yel Panitia Haji

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:49

LaNyalla Dorong Pemulihan Cepat Ekosistem Pulau Gili Iyang

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:20

Selengkapnya