Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Waspada PKI Baru

KAMIS, 03 OKTOBER 2019 | 08:17 WIB | OLEH: JOKO INTARTO

BEREDAR undangan di whatsapp group yang saya ikuti. Pengirimnya eks anggota PKI 1965. Undangan itu ditujukan kepada para wartawan agar meliput laporan anggota PKI 1965 tentang penemuan kuburan massal ke Komnas HAM.

Konon jumlah kuburannya lebih dari 300 lokasi. Kuburan massal itu mereka percayai sebagai kuburan massal anggota PKI yang "dibunuh" militer pada tahun 1965.

Sepertinya PKI mencoba membuat framing bahwa PKI itu "baik". PKI hanya "korban" kebiadaban militer. PKI tidak bersalah. Militerlah yang kejam.


Sebagai wartawan senior, saya ingin berpesan kepada para wartawan junior, terutama wartawan online. Yang umurnya masih remaja. Yang mendengar kata "PKI" hanya dari cerita.

Buka kembali catatan sejarah di buku-buku teks atau datang ke Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Taman Mini. Lihat bagaimana sepak terjang PKI pada masa itu.

PKI terkenal sejak dulu sebagai partai yang suka memutarbalikkan fakta. Hasilnya, partai-parai Islam dibekukan. Tokoh-tokoh Islam masuk penjara. Banyak jenderal dibunuh. Pondok pesantren hancur. Kiai-kiai hilang misterius.

PKI juga partai pengkhianat. PKI memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun pada 1948. Negara yang memisahkan diri dari NKRI. Hanya tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Bahkan masih dalam konflik dengan Belanda yang ingin menjajah kembali.

Proklamasi itulah yang terkenal dengan Madiun Affair. Ribuan orang jadi korban: tokoh pemerintahan, militer dan agamawan dibunuh PKI secara sadis.

Fakta-fakta kekejaman PKI masih bisa ditemukan dengan mudah di berbagai wilayah mulai Boyolali, Kartasura, Surakarta, Ngawi, Madiun, Kediri, Jombang hingga Ponorogo dan Pacitan.

Para wartawan muda, harap hati-hati. Jangan sampai Anda masuk perangkap PKI. Dengan isu-isu yang basi.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 12:00

UPDATE

Wajib Halal Oktober 2026, Kesiapan UMKM dan Literasi Konsumen Jadi Tantangan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:19

BBCA Pimpin Transaksi Saham, Nilainya Tembus Rp353 Miliar saat IHSG Menguat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:06

Tiru LPDP, Pemprov DKI Siapkan Beasiswa Luar Negeri

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:01

SBY Bercanda soal Batuk Prabowo dan Nasib Rupiah

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:54

CUAN Ramai Diperdagangkan, Nilai Transaksi Tembus Rp196 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:47

Ketika Pelaku Tidak Ditemukan, Bagaimana Nasib Barang Bukti yang Disita?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:42

IPC TPK Buka Direct Call Penghubung RI-Tiongkok-Thailand

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:41

Saat Karhutla Membara, Mereka Malah Korupsi

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:25

56 Tahun INACA dan Misi Historis Penerbangan Indonesia

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

BNPB: Penanggulangan Bencana Tak Terpengaruh OTT KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13:15

Selengkapnya