Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Waspada PKI Baru

KAMIS, 03 OKTOBER 2019 | 08:17 WIB | OLEH: JOKO INTARTO

BEREDAR undangan di whatsapp group yang saya ikuti. Pengirimnya eks anggota PKI 1965. Undangan itu ditujukan kepada para wartawan agar meliput laporan anggota PKI 1965 tentang penemuan kuburan massal ke Komnas HAM.

Konon jumlah kuburannya lebih dari 300 lokasi. Kuburan massal itu mereka percayai sebagai kuburan massal anggota PKI yang "dibunuh" militer pada tahun 1965.

Sepertinya PKI mencoba membuat framing bahwa PKI itu "baik". PKI hanya "korban" kebiadaban militer. PKI tidak bersalah. Militerlah yang kejam.


Sebagai wartawan senior, saya ingin berpesan kepada para wartawan junior, terutama wartawan online. Yang umurnya masih remaja. Yang mendengar kata "PKI" hanya dari cerita.

Buka kembali catatan sejarah di buku-buku teks atau datang ke Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Taman Mini. Lihat bagaimana sepak terjang PKI pada masa itu.

PKI terkenal sejak dulu sebagai partai yang suka memutarbalikkan fakta. Hasilnya, partai-parai Islam dibekukan. Tokoh-tokoh Islam masuk penjara. Banyak jenderal dibunuh. Pondok pesantren hancur. Kiai-kiai hilang misterius.

PKI juga partai pengkhianat. PKI memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun pada 1948. Negara yang memisahkan diri dari NKRI. Hanya tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Bahkan masih dalam konflik dengan Belanda yang ingin menjajah kembali.

Proklamasi itulah yang terkenal dengan Madiun Affair. Ribuan orang jadi korban: tokoh pemerintahan, militer dan agamawan dibunuh PKI secara sadis.

Fakta-fakta kekejaman PKI masih bisa ditemukan dengan mudah di berbagai wilayah mulai Boyolali, Kartasura, Surakarta, Ngawi, Madiun, Kediri, Jombang hingga Ponorogo dan Pacitan.

Para wartawan muda, harap hati-hati. Jangan sampai Anda masuk perangkap PKI. Dengan isu-isu yang basi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya