Berita

Buruh akan lakukan aksi demo serentak pada 2 Oktober 2019/Net

Politik

Tolak Revisi UU Yang Merugikan Rakyat, Ribuan Buruh Bergerak Siap Geruduk DPR

SENIN, 30 SEPTEMBER 2019 | 17:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Para buruh tak tinggal diam saat mahasiswa dan elemen rakyat lain melakukan aksi unjuk rasa menolak sejumlah RUU yang dianggap bermasalah. Para buruh ini siap bergerak untuk menyatakan penolakan mereka terhadap RUU dan kenaikan iuran BPJS pada Rabu (2/10) lusa.

Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK), Hilman Firmansyah, menegaskan sejarah gerakan buruh tidak akan bisa dipisahkan dari aksi turun ke jalan. Karena, dengan melakukan aksi, buruh punya "senjata" dalam melawan setiap ketidakadilan dan kebijakan yang merugikan.

"Hari-hari ini kita menyaksikan cita-cita kesejahteraan jauh panggang dari api. Deregulasi UU Ketenagakerjaan di depan mata, iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan, Kewenangan KPK diamputasi lewat revisi UU KPK, RKUHP menebar ancaman, RUU Pertanahan serta janji revisi PP 78/2015 Ketenagakerjaan sesuai aspirasi kaum buruh tak kunjung ditepati," ucap Hilman dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/9).


Hilman menegaskan, para buruh tidak ingin melihat Indonesia berjalan mundur. Dengan melakukan aksi turun ke jalan, maka mereka bisa memaksa pemerintah melakukan kebijakan yang bisa memajukan Indonesia.

"Seruan #2OktoberBuruhBergerak sudah dikumandangkan. Mari bergerak bersama. Menjadi bagian dari 150.000 buruh yang bergerak serentak bersama mahasiswa, pelajar, serta elemen rakyat lainnya," imbuh Hilman.

Rencanya, aksi ribuan buruh akan dipusatkan di Gedung DPR RI Jakarta, sejak pukul 10.00 WIB. Selain itu, aksi ini juga dilakukan secara serentak di 10 provinsi di Indonesia.

"Kita ingin memastikan, anggota DPR RI yang terpilih dan dilantik menjadi wakil rakyat yang sebenar-benarnya," pungkas Hilman.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya