Tidak mudah menjadi polisi yang ditugaskan untuk menghadapi gelombang demonstrasi beberapa hari belakangan ini. Bagaimanapun juga polisi adalah manusia biasa yang bisa mengalami lelah dan stres dalam menjalankan tugas.
Kondisi fisik dan psikologis ini dapat memperburuk keadaan di lapangan, sehingga demonstran dan polisi jadi tampak seperti adu kekuatan.
Melihat konflik yang semakin tinggi antara polisi dan anggota masyarakat di lapangan, sudah sewajarnya bila Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah agar polisi ditarik dari lapangan.
Begitu antara lain pandangan dosen Universitas Bung Karno (UBK) yang juga Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra.
“Konflik horizontal antar polisi dengan komponen masyarakat, mahasiswa dan pelajar dalam aksi menyampaikan keresahan terhadap kebijakan yang tidak tepat di negeri ini, semakin tinggi,†ujar Azmi dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Kamis, 26/9).
“Demi keselamanatan dan penegakan hukum nasional Presiden harus bertindak tegas dan memutuskan segera dengan cepat,†sambungnya.
Azmi khawatir, melihat berbagai kejadian di lapangan, akan memicu aksi saling balas antara polisi dan komponen masyarakat.
Polisi dianggap sebagai alat negara, punya hak bawa senjata, sikapnya semestinya harus diatas rata rata dan lebih terkendali. Namun di sisi lain ia juga manusia biasa, punya emosi, lelah, stres, cemas.
“Karenanya demi keselamatan semuanya Presiden harus perintahkan tarik polisi dari lapangan aksi mahasiswa, turunkan tentara agar tentara yang masuk di tengah area aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi keresahannya untuk saat ini,†masih ujar Azmi yang juga banyak mengajar polisi ini.
Masih menurut Azmi, kejadian beberapa waktu belakangan ini dapat digunakan sebagai momen untuk mengembangkan fungsi Kejaksaan Agung sebagai sentral penegakan hukum.
Azmi mengimbau agar Jaksa Agung Prasetyo mendorong Polri untuk membebaskan mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan karena berdemo menyampaikan pendapat.
