Berita

Mahasiswa demo di depan DPR RI/NET

Politik

Rusuh Demo Mahasiswa Dan STM Terjadi Karena Propaganda Media Sosial

RABU, 25 SEPTEMBER 2019 | 21:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aksi ribuan mahasiswa selama dua hari berturut-turut dan menjalar pada aksi pelajar SMK hari ini di depan Gedung DPR RI yang berujung ricuh menjadi bukti efektifnya propaganda media sosial.

"Diawali aksi yang dilakukan mahasiswa, kemudian menjalar ke adik-adik yang belajar di STM dan SMK hanya berlandaskan solidaritas. Begitulah hebatnya media sosial saat ini," kata Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI), Galang Prayogo kepada wartawan, Rabu (25/9).

Bagi Galang, masifnya informasi mengenai aksi massa kemarin seolah menjadi justifikasi pembenaran anarkisme bagi setiap orang untuk berekspresi di depan Gedung DPR.


"Memang hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, tetapi kalau bentuk anarkismenya juga dicontoh ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan," jelasnya.

Aksi tak terpuji ini bahkan seakan dipermudah dengan hilir mudiknya informasi kerusuhan di jejaring media sosial.

"Bebasnya informasi di media sosial tanpa kebijaksanaan netizen dalam mengolah informasi berpotensi menyebabkan chaos yang lebih besar. Jika hal ini tidak segera diredam, akan menjadi bola api yang sulit dipadamkan," imbuhnya.

Atas dasar ini, ia berpandangan, pemerintah berkewajiban meredam arus informasi keliru yang tersebar di  media sosial.

"Tidak harus sampai membuat internet down, tapi cukup dengan aktif melakukan klarifikasi dari hal-hal yang dipersoalkan," paparnya.

Galang menyebutkan, tak pernah ada kebenaran absolut dalam media sosial di era post-truth, sehingga dibutuhkan konten tandingan untuk memerangi hoax atau informasi tak lengkap yang berpotensi menyulut api provokasi.

Pemerintah juga diminta untuk meninggalkan cara-cara usang, cenderung mengambil jalan pintas melalui pelumpuhan jaringan internet yang justru makin menyulut amarah rakyat.

Menyinggung aspirasi yang dibawa massa, ia berpandangan harusnya pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi RKUHP dan menjelaskan secara gamblang poin-poin yang menjadi kontroversi.

"Enggak bisa pemerintah lelah (melakukan sosialisasi). Masyakat membutuhkan transparansi dan itu bukan hal yang sulit dilakukan pada era teknologi saat ini," pungkasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Diminati Klub Azerbaijan, Persib Siap Lepas Eliano Reijnders?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:58

Investasi Emas untuk Keuntungan Maksimal: Mengapa Harus Disimpan dalam Jangka Panjang?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:37

Harga Plastik Melonjak, Pengamat Ingatkan Dampaknya Bisa Lebih Berbahaya dari BBM

Sabtu, 04 April 2026 | 14:49

DPR Minta ASN yang WFH Dipantau Ketat!

Sabtu, 04 April 2026 | 14:31

Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-Malut

Sabtu, 04 April 2026 | 14:00

DPR Minta Pemda Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 04 April 2026 | 13:47

Trump Digugat Dua Lusin Negara Bagian Terkait Pemilu

Sabtu, 04 April 2026 | 13:24

Daftar Tayang Bioskop April 2026: Dari Petualangan Galaksi Mario hingga Ketegangan Horor Lokal

Sabtu, 04 April 2026 | 13:22

Ledakan di Markas PBB Lebanon Kembali Lukai 3 Prajurit TNI, 2 Luka Serius

Sabtu, 04 April 2026 | 13:01

Sindiran Iran ke AS Menggema di Tengah “Pembersihan” Pentagon

Sabtu, 04 April 2026 | 12:51

Selengkapnya