Rusuh Demo Mahasiswa Dan STM Terjadi Karena Propaganda Media Sosial

Aksi ribuan mahasiswa selama dua hari berturut-turut dan menjalar pada aksi pelajar SMK hari ini di depan Gedung DPR RI yang berujung ricuh menjadi bukti efektifnya propaganda media sosial.

"Diawali aksi yang dilakukan mahasiswa, kemudian menjalar ke adik-adik yang belajar di STM dan SMK hanya berlandaskan solidaritas. Begitulah hebatnya media sosial saat ini," kata Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI), Galang Prayogo kepada wartawan, Rabu (25/9).

Bagi Galang, masifnya informasi mengenai aksi massa kemarin seolah menjadi justifikasi pembenaran anarkisme bagi setiap orang untuk berekspresi di depan Gedung DPR.

"Memang hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, tetapi kalau bentuk anarkismenya juga dicontoh ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan," jelasnya.

Aksi tak terpuji ini bahkan seakan dipermudah dengan hilir mudiknya informasi kerusuhan di jejaring media sosial.

"Bebasnya informasi di media sosial tanpa kebijaksanaan netizen dalam mengolah informasi berpotensi menyebabkan chaos yang lebih besar. Jika hal ini tidak segera diredam, akan menjadi bola api yang sulit dipadamkan," imbuhnya.

Atas dasar ini, ia berpandangan, pemerintah berkewajiban meredam arus informasi keliru yang tersebar di  media sosial.

"Tidak harus sampai membuat internet down, tapi cukup dengan aktif melakukan klarifikasi dari hal-hal yang dipersoalkan," paparnya.

Galang menyebutkan, tak pernah ada kebenaran absolut dalam media sosial di era post-truth, sehingga dibutuhkan konten tandingan untuk memerangi hoax atau informasi tak lengkap yang berpotensi menyulut api provokasi.

Pemerintah juga diminta untuk meninggalkan cara-cara usang, cenderung mengambil jalan pintas melalui pelumpuhan jaringan internet yang justru makin menyulut amarah rakyat.

Menyinggung aspirasi yang dibawa massa, ia berpandangan harusnya pemerintah lebih aktif melakukan sosialisasi RKUHP dan menjelaskan secara gamblang poin-poin yang menjadi kontroversi.

"Enggak bisa pemerintah lelah (melakukan sosialisasi). Masyakat membutuhkan transparansi dan itu bukan hal yang sulit dilakukan pada era teknologi saat ini," pungkasnya.