Berita

Ahmad Yani/Net

Politik

Prabowo Klaim Tolak Revisi UU KPK, Ahmad Yani: Adinda Dahnil, Yang Ditolak Yang Mana?

SABTU, 21 SEPTEMBER 2019 | 14:51 WIB | OLEH: FAISAL MAHRAWA

Revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang telah resmi menjadi UU terus menuai kontroversi.

Terbaru, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak setuju dengan revisi UU KPK tersebut.

Klaim itu disampaikan Jurubicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam akun twitter pribadinya, Sabtu (21/9).


"Malam tadi di tengah kesibukan Pak @prabowo menerima tamu kehormatan dari luar negeri, saya berdiskusi singkat terkait dengan sikap beliau terkait isu-isu kebangsaan belakangan ini, termasuk berkenaan dengan UU KPK, beliau tegas menolak revisi UU KPK, dan sikap itu dilanjutkan oleh Fraksi Gerindra," ujar Dahnil.

Terkait hal itu, Dahnil yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mendapat kritikan pedas dari praktisi hukum yang juga politikus Ahmad Yani.

Menurut Yani, maksud dari Dahnil menyatakan Prabowo menolak revisi UU KPK itu tanpa tujuan.

"Adinda Dahnil mau tanya, Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi mana? Dan tidak satu Fraksi pun dalam Panja di Baleg maupun Paripurna yang menolak! Jadi yang ditolak yang mana?" cetus Yani membalas cuitan Dahnil.

DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa lalu (17/9) telah secara resmi mengesahkan RUU 30/2002 tentang KPK menajadi UU. Tidak sedikit kalangan yang menyebut UU KPK ini melemahkan lembaga antirasuah.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya