Massa aksi dari Aliansi Rakyat Lawan Korupsi/Net
Dengan disahkannya revisi UU KPK, maka agenda pemberantasan korupsi ke depan akan semakin optimal dan progresif. Masyarakat juga meyakini bahwa KPK akan semakin kuat, karena didukung banyak elemen.
Kamis kemarin (19/9), massa aksi dari Aliansi Rakyat Lawan Korupsi kembali menggelar aksi unjuk rasa mendukung komisioner KPK terpilih periode 2019-2023 dan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR, di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta.
"Kami optimis revisi UU KPK yang telah disahkan menjadi UU ini akan semakin memperkuat KPK ke depan baik dari segi kewenangan maupun kelembagaan, terlebih lagi di bawah komando pimpinan KPK yang baru yang tentunya akan segera dilantik oleh Presiden Jokowi," kata koordinator aksi, Ferdio.
Selain itu, dalam orasinya Ferdio juga mendorong agar Presiden Jokowi mempercepat pelantikan terhadap Firli Bahuri dkk, agar berbagai polemik di tubuh KPK segera diakhiri.
Mereka juga menyampaikan kekecewaan terhadap KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo dkk, karena dianggap gagal menjaga marwah KPK sebagai lembaga yang selama menjadi harapan publik untuk memberantas korupsi.
"Kami sudah gerah dan kecewa terhadap kepemimpinan saudara Agus, karena tidak mampu menjaga marwah KPK dengan melakukan pembiaran terhadap sejumlah oknum pegawai KPK yang menggelar aksi penolakan terhadap pimpinan KPK yang telah ditetapkan oleh DPR," ujar Ferdio.
Mengenai Wadah Pegawai KPK yang melakukan penolakan terhadap komisioner KPK yang telah ditetapkan oleh dewan, Ferdio menegaskan bahwa WP KPK tersebut sarat dengan kepentingan dan harus segera dibubarkan.
"Buat kami Wadah Pegawai KPK ini sarat dengan kepentingan oknum yang mau merusak internal KPK, serta menciptakan polemik dan kegaduhan yang mengganggu agenda pemberantasan korupsi, jadi lebih baik dibubarkan sajalah," pungkas Ferdio.
Aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Lawan Korupsi ini berjalan dengan damai, dan ditutup dengan pelepasan puluhan balon udara sebagai simbol harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan KPK yang baru.
