Berita

Presiden Joko Widodo ketika meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau./Ist

Politik

Beathor: Jokowi Perlu Ubah Gaya Komunikasi One Man Show

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 | 07:17 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Selama berkuasa pada lima tahun pertama Presiden Joko Widodo mengembangkan gaya komunikasi one man show. Dalam posisi sebagai presiden, Jokowi memiliki sejumlah jurubicara. Namun mereka nyaris tidak berguna, karena Jokowi dengan senang hati berhadapan langsung dengan media dan masyarakat.

Menurut hemat aktivis senior Beathor Suryadi yang juga merupakan Asisten Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), ada baiknya Jokowi mengubah gaya komunikasi itu dalam periode kedua pemerintahannya nanti.

“Presiden Jokowi selalu tampil ke depan, menghadapi wartawan dan warga secara langsung, berfoto dan berkomentar tentang sesuatu secara spontan. Kondisi ini dilakukan untuk mendapatkan credit point bahwa Jokowi sebagai presiden mudah ditemui tanpa birokrasi. Walaupun orang sono mengatakan ini sekadar pecitraan,” urai Beathor yang sudah malang melintang di dunia gerakan dan perpolitikan tanah air.


“Berdasarkan penjelasan Mas Sukardi Rinakit, korban dari gaya one man show ini adalah juru bicara Presiden. Johan Budi yang dijemput LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) pada Januari 2016 hanya merasa bermanfaat tiga bulan saja. Lalu non job hingga September 2019 karena akan dilantik sebagai anggota DPR RI,” sambungnya.

Menurut Beathor, Jokowi perlu mengubah gaya komunikasi selain untuk menghindari kejadian seperti yang dialami Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Seribu beberapa waktu lalu, juga untuk memberi kesempatan kepada jurubicara yang dipilihnya membuktikan diri mereka sebagai orang pilihan.

“Jarangnya Johan Budi tampil di depan umum sebagai Jurubicara Presiden, menyebabkan Moeldoko, Eko Sulistyo dan Ali Mochtar Ngabalin menjadi sumber info berita untuk wartawan. Ngabalin pun kini mulai mati angin, selain kehabisan musuh juga momentum pencitraan Islam mulai redup,” sambungnya lagi.

Beathor yang dulu dikenal sangat dekat dengan almarhum Taufiq Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri, menambahkan, Jokowi juga membutuhkan “pembisik” yang andal yang memahami militer, gerakan mahasiswa, serikat buruh dan tani, juga sosok yang pengalaman di DPR yang berarti memiliki interaksi dengan fraksi partai politik di parlemen juga memiliki pemahaman dalam pembuatan anggaran.

“Insya Allah, kita tinggalkan suasana politik gaduh agar menjadi lebih empuk. Dengan juru bicara, Presiden terselamatkan dari kesalahan yang diakibatkan dirinya sendiri,” demikian Beathor.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Kecewa ke Mardiono, Kader PPP Segel Kantor DPP

Jumat, 13 November 2026 | 14:32

Paviliun Wonderful Indonesia Raih Penghargaan Terbaik di Asia pada WTM London 2026

Jumat, 13 November 2026 | 14:18

Sidak Narkoba di Lapas Kerobokan Bali, 24 Warga Binaan Positif Narkoba

Jumat, 13 November 2026 | 14:15

Sore Ini Prabowo akan Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pewarisan Kekuasaan Jadi Penyakit Demokrasi

Jumat, 13 November 2026 | 14:03

Pergantian Wapres Jadi Kompetisi Elite Politik

Jumat, 13 November 2026 | 13:42

Isu Penyadapan Prabowo dan Mundurnya Gibran Jangan Ganggu Stabilitas Ekonomi

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Pemerintah Tarik Utang Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

Jumat, 13 November 2026 | 13:30

Konser Guns N’ Roses dan BTS Diproyeksikan Dongkrak Pariwisata Jakarta

Jumat, 13 November 2026 | 13:20

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.796 Triliun, DJP Masih Kejar Rp514 Triliun

Jumat, 13 November 2026 | 13:07

Selengkapnya