Peneliti dari Kode Inisiatif, Violla Reininda/Net
Setelah revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa kemarin (17/9), penolakan terhadap UU tersebut masih terus bergulir.
Pasalnya, UU KPK yang baru dianggap memiliki sejumlah persoalan dalam perumusan hingga pengesahannya yang tergesa-gesa dan sarat dengan kepentingan antara DPR dan pemerintah dalam hal ini Presiden.
Selanjutnya, terkait upaya hukum sepreti uji materi atau judicial review (JR) yang bakal ditempuh, masih ada harapan dari Presiden untuk mengeluarkan Perpu agar UU tersebut dibatalkan.
Peneliti dari Kode Inisiatif, Violla Reininda mengaku sangsi dengan itikad baik dari Presiden Jokowi untuk membatalkan UU yang dianggap melemahkan KPK itu. Menurutnya, pengeluaran Perpu oleh Presiden pernah dilakukan saat periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalu kita lihat praktik ketatanegaraan terdahulu (zaman) Presiden SBY pernah mengeluarkan Perpu," kata Violla di sela-sela diskusi publik bertajuk "Jalan Inkonstitusional UU KPK" di Tebet Timur Dalam VIII, Jakarta Selatan, Rabu (17/9).
"Tapi saya kira itu kemungkinannya sangat kecil meskipun Perpu menjadi salah satu opsinya," imbuhnya menambahkan.
Lebih lanjut, Violla menyatakan bahwa harapan dan kunci untuk membatalkan UU KPK itu berada di tangan Presiden dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, hanya keberanian dari Jokowi untuk mengeluarkan Perpu.
"Jadi, mungkin kalau Presiden Jokowi cukup berani dan mau melihat, merasakan empati yang terjadi di publik, mungkin dia (Jokowi) akan mengeluarkan Perpu," demikian Violla.
Hadir narasumber lain dalam diskusi kali ini, diantaranya dosen Universitas Andalas, Charles Simabura; peneliti ICW, Kurnia Ranadhana; dan peneliti Kode Inisiatif Agil Oktaria.
