Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ada Propaganda Lemahkan KPK Lewat Isu Taliban

RABU, 18 SEPTEMBER 2019 | 15:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pendiri dan analis Drone Emprit Akademik, Ismail Fahmi menyampaikan adanya isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disusupi oleh kelompok radikal "Taliban"  merupakan propaganda kelompok tertentu untuk melemahkan fungsi KPK.

Taktik propaganda itu disebut fenomena cyber troopinh dan computing propaganda. Kelompok Taliban yang dihembuskan identik diasosiasikan dugaan pegawai KPK yang terpapar paham radikal.

“Serangan yang setiap hari kepada KPK di medsos itu sangat efektif untuk membentuk opini masyarakat. Salah satu isu yang dinarasikan di medsos yakni adanya taliban di KPK.  Isu ini disampaikan terus menerus sehingga menjadi entry poin untuk agenda selanjutnya” ungkap Ismail di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).


Ada dualisme kelompok dalam isu revisi UU KPK, kelompok yang pro dan kontra terhadap revisi UU 30/2002 tersebut. Menurutnya, kelompok pro KPK lebih profesional dalam menyebarkan informasi di media sosial.

"Yang tidak sepakat dengan narasi bahwa KPK adalah sarang Taliban ini akan terlempar dari kelompok ini. Misalnya saja @PartaiSocmed yang terlempar dari kelompok ini karena narasinya tidak sesuai dengan yang pro revisi UU KPK,” jelasnya.

Gerakan kelompok yang kontradiktif terhadap KPK merasa seolah-olah tidak memiliki tekanan dan perlawanan. Adanya KPK Taliban tersebut berhasil membuat opini di tengah masyarakat lewat sejumlah platform media sosial.

“Narasi ini efektif untuk membuat orang yang tidak tahu KPK atau tidak paham apa yang terjadi menjadi ragu-ragu dengan KPK. Gerakannya terkoordinir dan hasilnya sangat bagus,” tandasnya.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya