Berita

Warga Papua kibarkan Merah Putih/Net

Dunia

Papua Nugini Tegas Tolak Dukung Kemerdekaan Papua Barat

RABU, 18 SEPTEMBER 2019 | 00:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah Papua Nugini dengan tegas tidak akan ikut campur dalam kebijakan Indonesia di wilayah Papua dan Papua Barat.

Penegasan itu sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato seperti dikutip Radio Stations in Port Moresby, Selasa (17/9).

Pato menegaskan Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Dalam hal ini, Papua Nugini berada di bawah kebijakan luar negeri untuk tidak mengganggu kedaulatan Indonesia dan hukum internasional.


Dengan lantang Pato menegaskan bahwa setiap tindakan untuk mendukung perjuangan Papua Barat merdeka akan menjadi pelanggaran hukum internasional.

“Anda tahu Papua Barat atau Papua masih bagian dan merupakan bagian integral dari Republik Indonesia dan kami memiliki hubungan bilateral dengan Republik Indonesia, jadi kami tidak akan mendukung itu,” ungkap Pato sebagaimana dirilis mantan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel M. Aidi, Selasa (17/9).

Papua Nugini, kata Pato, merupakan negara utama dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum. Namun demikian, Papua Nugini menolak niat dari Vanuatu cs yang mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

“PBB telah menolak aspirasi kemerdekaan Papua Barat dan menyatakan tidak akan mengambil langkah apapun untuk melawan Indonesia juga berbagai dukungan masyarakat lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menginginkan untuk tetap menjadi warga negara yang sah dalam bingkai negara Indonesia,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya