UU KPK Selesai Direvisi, Istana Minta Publik Tidak Nyinyir Terhadap Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak untuk tidak negatif thinking terhadap Presiden Joko Widodo usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi UU 30/2002 Tantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Moeldoko, meski UU KPK direvisi, Jokowi tetap memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi.

"Jangan ada pandangan-pandangan nyinyir. Pak Jokowi berubah, tidak komit dan seterusnya, tidak," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9).

Moeldoko mengatakan, revisi UU KPK adalah bentuk DPR menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran atas pelaksanaan aturan tersebut dari sejumlah pihak.

Akumulasi dari kritik dan masukan tersebut, lanjut Moeldoko, bermuara pada inisiatif DPR untuk merevisi UU KPK.

"Inisiasi dilakukan di DPR untuk direvisi," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu mengklaim Jokowi memiliki komitmen untuk selalu menguatkan KPK dan memberantas korupsi. Hal ini dapat dilihat dengan sejumlah perbaikan dan penguatan yang dilakukan Jokowi atas draf revisi UU KPK yang disusun oleh DPR itu.

"Kalau pemerintah tidak berkomitmen mungkin tidak banyak koreksi. Buktinya banyak koreksi pemerintah, Jadi ini sebuah bukti nyata dari situ, Pak Jokowi muncul, sikap komitmennya tidak berubah," tuturnya.