Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Alumni Fakultas Kehutanan Yang Gagal Atasi Kebakaran Hutan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 14:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden RI Joko Widodo dinilai gagal mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) khususnya di Pulau Sumetera dan Kalimantan. Jokowi juga telah terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah atas kebakaran hutan tahun 2015.

Padahal, Jokowi sendiri merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Namun, dia gagal dalam menangani permasalahan karhutla yang hampir setiap tahun terjadi.

Sekertaris Jenderal ProDem Satyo Purwanto menyampaikan, dengan kapasitas Jokowi yang pernah mengeyam pendidikan di bidang kehutanan seharusnya dia memiliki pemahaman yang mendalam soal penanganan karhutla.


"Presiden harusnya punya pemahaman yang lebih karena lulusannya soal kehutanan, punya pengelolaan lahan gambut," kata Satyo kepada wartawan, Senin (16/9).

"Harusnya dengan pemahaman yang cukup di bidang itu, dia harus lebih paham menanganinya," tambahnya.

Menurut Satyo, seharusnya pemerintah membuat badan khusus penanganan karhutla untuk memberikan kewenangan sarana dan prasarana.

"Untuk penanganan kebakaran lahan terus juga kalau upaya-upaya pemadamanya lebih banyak manual pasti lebih cepat peramabatan kebakaran ketimbang pemadamannya karena kan posisi kebakarannya itu di hutan belantara, jauh enggak ada akses enggak ada apa," tambahnya.

Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi preseden buruk bagi Jokowi bahkan Walhi telah mengeluarkan warning agar pemerintah cepat menangani masalah karhutla.

"Itu kan terbukti kebijakan atau upaya penanganan persoalan pemerintah lamban makanya kan soal kalah di pengadilan, dari situ kan sudah jelas apa yang dilakukan pemerintah selama ini itu enghgak signifikan dalam hal kebakaran," tandas Satyo.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya