Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Alumni Fakultas Kehutanan Yang Gagal Atasi Kebakaran Hutan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 14:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden RI Joko Widodo dinilai gagal mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) khususnya di Pulau Sumetera dan Kalimantan. Jokowi juga telah terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah atas kebakaran hutan tahun 2015.

Padahal, Jokowi sendiri merupakan alumni dari Fakultas Kehutanan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Namun, dia gagal dalam menangani permasalahan karhutla yang hampir setiap tahun terjadi.

Sekertaris Jenderal ProDem Satyo Purwanto menyampaikan, dengan kapasitas Jokowi yang pernah mengeyam pendidikan di bidang kehutanan seharusnya dia memiliki pemahaman yang mendalam soal penanganan karhutla.


"Presiden harusnya punya pemahaman yang lebih karena lulusannya soal kehutanan, punya pengelolaan lahan gambut," kata Satyo kepada wartawan, Senin (16/9).

"Harusnya dengan pemahaman yang cukup di bidang itu, dia harus lebih paham menanganinya," tambahnya.

Menurut Satyo, seharusnya pemerintah membuat badan khusus penanganan karhutla untuk memberikan kewenangan sarana dan prasarana.

"Untuk penanganan kebakaran lahan terus juga kalau upaya-upaya pemadamanya lebih banyak manual pasti lebih cepat peramabatan kebakaran ketimbang pemadamannya karena kan posisi kebakarannya itu di hutan belantara, jauh enggak ada akses enggak ada apa," tambahnya.

Kebakaran hutan dan lahan ini menjadi preseden buruk bagi Jokowi bahkan Walhi telah mengeluarkan warning agar pemerintah cepat menangani masalah karhutla.

"Itu kan terbukti kebijakan atau upaya penanganan persoalan pemerintah lamban makanya kan soal kalah di pengadilan, dari situ kan sudah jelas apa yang dilakukan pemerintah selama ini itu enghgak signifikan dalam hal kebakaran," tandas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya