Khalisah Khalid (tiga dari kanan)/RMOL
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji politiknya untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Gerakan Ibukota, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), KontraS, HuMa, PSHK, RMI, Solidaritas Perempuan, dan YLBHI.
Dewan Eksekutif Nasional WALHI, Khalisah Khalid mengatakan, kejadian karhutla telah dinyatakan dalam kondisi darurat karena banyaknya korban yang mengalami dampak tersebut.
"Ini sebenarnya situasi yang menunjukkan darurat. Dimana korban yang paling banyak merasakan dari kabut asap adalah kelompok rentan, bayi, balita dan anak-anak, kemudian juga perempuan, lansia dan akan mengalami risiko lebih besar," ucap Khalisah kepada wartawan di Kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (16/9).
Apalagi, karhutla bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah sering terjadi selama puluhan tahun lalu. Namun, pemerintah hingga saat ini tidak bisa mengatasinya.
"Dan yang membuat kami marah, ini bukan peristiwa pertama. Ini adalah peristiwa berulang dari tahun ke tahun bahkan kalau mau periksa lebih panjang itu dari setidaknya tahun 97. Dimana peristiwa kebakaran lahan terjadi di Indonesia sampai hari ini, kejadian bencana tersebut tidak bisa dicegah," tegasnya.
Padahal, lanjut Khalisah, Presiden Jokowi telah menyampaikan janji politiknya untuk mengatasi persoalan Karhutla. Namun, janji tersebut hanyalah janji semata yang tidak ditepati.
"Padahal pemerintahan Jokowi sudah menyampaikan komitmen politiknya untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi puluhan tahun di Indonesia. Ada peristiwa yang menurut kita sudah berada di satu titik darurat. Kalau kita lihat di medsos, hastag Indonesia darurat asap sudah menjadi tranding topic dan itu menjadi pembahasan kita semua," pungkasnya.
