Berita

Khalisah Khalid (tiga dari kanan)/RMOL

Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Tagih Janji Politik Jokowi Atasi Karhutla

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 12:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji politiknya untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Gerakan Ibukota, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), KontraS, HuMa, PSHK, RMI, Solidaritas Perempuan, dan YLBHI.

Dewan Eksekutif Nasional WALHI, Khalisah Khalid mengatakan, kejadian karhutla telah dinyatakan dalam kondisi darurat karena banyaknya korban yang mengalami dampak tersebut.


"Ini sebenarnya situasi yang menunjukkan darurat. Dimana korban yang paling banyak merasakan dari kabut asap adalah kelompok rentan, bayi, balita dan anak-anak, kemudian juga perempuan, lansia dan akan mengalami risiko lebih besar," ucap Khalisah kepada wartawan di Kantor WALHI, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Senin (16/9).

Apalagi, karhutla bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah sering terjadi selama puluhan tahun lalu. Namun, pemerintah hingga saat ini tidak bisa mengatasinya.

"Dan yang membuat kami marah, ini bukan peristiwa pertama. Ini adalah peristiwa berulang dari tahun ke tahun bahkan kalau mau periksa lebih panjang itu dari setidaknya tahun 97. Dimana peristiwa kebakaran lahan terjadi di Indonesia sampai hari ini, kejadian bencana tersebut tidak bisa dicegah," tegasnya.

Padahal, lanjut Khalisah, Presiden Jokowi telah menyampaikan janji politiknya untuk mengatasi persoalan Karhutla. Namun, janji tersebut hanyalah janji semata yang tidak ditepati.

"Padahal pemerintahan Jokowi sudah menyampaikan komitmen politiknya untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi puluhan tahun di Indonesia. Ada peristiwa yang menurut kita sudah berada di satu titik darurat. Kalau kita lihat di medsos, hastag Indonesia darurat asap sudah menjadi tranding topic dan itu menjadi pembahasan kita semua," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya