Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Pengamat: Jokowi Turut Membonsai KPK

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 10:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tidak sedikit publik yang kecewa dengan Presiden Joko Widodo perihal keputusannya menyetujui beberapa poin revisi UU KPK.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menyampaikan kredibilitas Jokowi di mata rakyat dipastikan akan jatuh jika dalam penyusunan revisi UU KPK, dia bermain dengan DPR.

"Jokowi akan dianggap Presiden yang turut andil melemahkan, mengkerdilkan, membonsai dan membunuh KPK. Rakyat tidak bodoh. Publik tidak diam. Rakyat bisa marah jika permainan revisi UU KPK terus dipaksakan," ungkap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/9).


Janji kampanye Jokowi, kata Ujang, harus dipenuhi dan konsisten dikerjakan. Jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut konsisten dengan pemberantasan korupsi, maka sejak awal diajukan oleh DPR harusnya ditolak.

"Bukannya mengirim Surat Presiden untuk direvisi," tambahnya.

Menurut Ujang, adanya cover majalah tanah air dua hari yang lalu dengan gambar Jokowi berhidung panjang bak pinokio merupakan bentuk kekecewaan yang membuncah terhadap Jokowi.

"Inilah awal kekecewaan masyarakat kepada Jokowi terkait dengan revisi UU KPK. Oleh karena itu, tidak heran dan tidak aneh jika masyarakat kecewa. Bahkan pendukungnya sendiri pun kecewa. Karena Jokowi dianggap tak menepati janji," tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya