KPK Dituding Punya Pegawai "Taliban", Hensat: Benturkan Korupsi Dan Radikalisme Itu Aneh!

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyampaikan isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memiliki pegawai dari kelompok radikal "Taliban" hanya isu aneh yang sengaja dicuatkan saat DPR RI merevisi UU KPK.

“KPK Taliban ini adalah isu gorengan yang paling aneh diseputar isu revisi UU KPK dan pemilihan Capim KPK;” ungkap pria yang akrab disapa Hensat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/9)

Dia menyampaikan, isu pegawai Taliban tersebut muncul di saat ada gejolak di tubuh KPK. Hal itu untuk mencerminkan bahwa pendukung KPK dari kelompok radikal.

“Aneh, sebab ini langsung membenturkan usaha pemberantasan korupsi dengan radikalisme. Seolah-olah dibuat citra pendukung KPK adalah kelompok radikal dan pendukung revisi UU KPK adalah kelompok waras non radikal,” jelasnya.

Menurutnya, kelompok paling radikal yakni adalah koruptor. “Bagi saya kelompok paling radikal adalah koruptor, tidak ada yang bisa menandingi keradikalan seorang koruptor,” tambahnya.

Hensat berharap agar masyarakat tidak terpecah belah dengan adanya isu radikal mengenai KPK.

“Sebaiknya rakyat tidak lagi dipecah dengan isu radikal non radikal, ajarkan rakyat berpikir sehat pada tatanan yang jelas, tidak melenceng kemana-mana, sehingga Persatuan Indonesia tetap di jaga,” ucapnya.

“Mari fokus ke pemberantasan korupsi!,” tandasnya.