Berita

Massa aksi dari Aliansi Rakyat Lawan Korupsi/Net

Politik

Pernyataan Novel Baswedan Terhadap Presiden Jokowi Tendensius Dan Tidak Berdasar

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2019 | 01:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah bertujuan untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK secara kelembagaan.

Demikian disuarakan Aliansi Rakyat Lawan Korupsi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (15/9). Mereka melakukan aksi damai mendukung revisi UU KPK serta komisioner KPK yang baru terpilih.

"Revisi UU KPK ini penting dan harus segera disahkan, karena berkaitan dengan penguatan KPK secara tugas dan fungsi maupun kelembagaan," ujar Yandi yang merupakan koordinator aksi.


Selain itu, dalam orasinya Yandi juga mendorong agar Presiden Jokowi segera melantik komisioner KPK yang telah dipilih DPR, agar pemberantasan korupsi kembali berjalan dengan optimal.

Sementara orator lainnya mengapresiasi serta mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.

"Kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin yang diusulkan DPR dalam revisi UU KPK, hal ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," terangnya.

Sementara itu, Yandi menambahkan, mengenai penolakan Wadah Pegawai KPK terhadap komisioner KPK yang baru, diterangkah bahwa WP KPK ini sangat politis dan tidak jelas apa tujuannya, lebih baik dibubarkan saja.

"Buat kami Wadah Pegawai KPK ini sangat politis dan tak jelas tujuannya apa. Semua pegawai KPK harus loyal pada institusi atau kelembagaan bukan person to person, dan demi kebaikan KPK ke depan, lebih baik dibubarkan saja," pungkasnya.

Di lokasi yang sama, salah satu koordinator aksi beranama Ferdio menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan salah satu penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel sebelumnya menyatakan bahwa terkait RUU KPK, koruptor akan berutang budi kepada Presiden Jokowi.

"Pernyataan ini sangat tendensius dan tidak etis. Apa dasar Novel berani mengatakan seperti itu kepada Kepala Negara. Padahal jelas sekali Pak Jokowi sangat mendukung lembaga KPK. Ujaran-ujaran provokatif seperti ini yang membuat banyak masyarakat kita yang semakin hilang kepercayaannya kepada institusi KPK. Semoga pimpinan KPK yang baru dapat membawa KPK ini semakin lebih baik lagi," tegas Ferdio memaparkan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Minyak Dunia Tembus 100 Dolar AS, Purbaya Belum Tambah Subsidi Energi

Sabtu, 12 September 2026 | 02:25

One Asia Golf Cup 2026 Diikuti 144 Pengusaha dari 11 Negara

Sabtu, 12 September 2026 | 02:14

Relawan Prabowo-Gibran Tak cuma Hadir saat Pemilu

Sabtu, 12 September 2026 | 01:30

Ferry Boboho Balikin Duit Rp5 Miliar, Diduga terkait Pemerasan Febrie

Sabtu, 12 September 2026 | 01:10

Maruli Janji Dongkrak Peringkat Atlet Judo Indonesia

Sabtu, 12 September 2026 | 01:01

ERP Solusi Pengendalian Kemacetan Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 00:34

Simak Rekayasa Lalin Persija-Persib di GBK

Sabtu, 12 September 2026 | 00:18

Jarnas Konsisten Kawal Program Pro Rakyat Prabowo-Gibran

Sabtu, 12 September 2026 | 00:00

Haji Dimulai dari Kalkulator

Jumat, 11 September 2026 | 23:35

Baznas Kembali Raih Indonesia Most Reputable Companies Award 2026

Jumat, 11 September 2026 | 23:20

Selengkapnya