Berita

Massa aksi dari Aliansi Rakyat Lawan Korupsi/Net

Politik

Pernyataan Novel Baswedan Terhadap Presiden Jokowi Tendensius Dan Tidak Berdasar

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2019 | 01:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah bertujuan untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK secara kelembagaan.

Demikian disuarakan Aliansi Rakyat Lawan Korupsi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (15/9). Mereka melakukan aksi damai mendukung revisi UU KPK serta komisioner KPK yang baru terpilih.

"Revisi UU KPK ini penting dan harus segera disahkan, karena berkaitan dengan penguatan KPK secara tugas dan fungsi maupun kelembagaan," ujar Yandi yang merupakan koordinator aksi.


Selain itu, dalam orasinya Yandi juga mendorong agar Presiden Jokowi segera melantik komisioner KPK yang telah dipilih DPR, agar pemberantasan korupsi kembali berjalan dengan optimal.

Sementara orator lainnya mengapresiasi serta mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.

"Kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin yang diusulkan DPR dalam revisi UU KPK, hal ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," terangnya.

Sementara itu, Yandi menambahkan, mengenai penolakan Wadah Pegawai KPK terhadap komisioner KPK yang baru, diterangkah bahwa WP KPK ini sangat politis dan tidak jelas apa tujuannya, lebih baik dibubarkan saja.

"Buat kami Wadah Pegawai KPK ini sangat politis dan tak jelas tujuannya apa. Semua pegawai KPK harus loyal pada institusi atau kelembagaan bukan person to person, dan demi kebaikan KPK ke depan, lebih baik dibubarkan saja," pungkasnya.

Di lokasi yang sama, salah satu koordinator aksi beranama Ferdio menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan salah satu penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel sebelumnya menyatakan bahwa terkait RUU KPK, koruptor akan berutang budi kepada Presiden Jokowi.

"Pernyataan ini sangat tendensius dan tidak etis. Apa dasar Novel berani mengatakan seperti itu kepada Kepala Negara. Padahal jelas sekali Pak Jokowi sangat mendukung lembaga KPK. Ujaran-ujaran provokatif seperti ini yang membuat banyak masyarakat kita yang semakin hilang kepercayaannya kepada institusi KPK. Semoga pimpinan KPK yang baru dapat membawa KPK ini semakin lebih baik lagi," tegas Ferdio memaparkan.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

KH Sholeh Darat Diusulkan jadi Pahlawan Nasional

Senin, 30 Maret 2026 | 05:59

Pentingnya Disiplin Informasi dalam KUHP Baru

Senin, 30 Maret 2026 | 05:43

Dikenal Warga sebagai Orang Baik, Pegawai Ayam Geprek Ditemukan Tewas

Senin, 30 Maret 2026 | 05:16

Aburizal Bakrie Kenang Juwono Sudarsono sebagai Putra Terbaik Bangsa

Senin, 30 Maret 2026 | 04:57

Mitra MBG Jangan Coba-coba Markup Harga Bahan Baku

Senin, 30 Maret 2026 | 04:40

Ikrar Setia ke NKRI

Senin, 30 Maret 2026 | 04:23

Pertamina Fasilitasi Pemudik Balik ke Jakarta dengan Lancar

Senin, 30 Maret 2026 | 03:59

Merajut Hubungan Sipil-Militer

Senin, 30 Maret 2026 | 03:50

Hadapi Bulgaria, Timnas Indonesia Bakal Tertolong Dukungan Suporter

Senin, 30 Maret 2026 | 03:27

BGN Dorong Penguatan Ekosistem Peternakan Demi Serap Lapangan Kerja

Senin, 30 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya