Berita

Massa aksi dari Aliansi Rakyat Lawan Korupsi/Net

Politik

Pernyataan Novel Baswedan Terhadap Presiden Jokowi Tendensius Dan Tidak Berdasar

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2019 | 01:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah bertujuan untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK secara kelembagaan.

Demikian disuarakan Aliansi Rakyat Lawan Korupsi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (15/9). Mereka melakukan aksi damai mendukung revisi UU KPK serta komisioner KPK yang baru terpilih.

"Revisi UU KPK ini penting dan harus segera disahkan, karena berkaitan dengan penguatan KPK secara tugas dan fungsi maupun kelembagaan," ujar Yandi yang merupakan koordinator aksi.


Selain itu, dalam orasinya Yandi juga mendorong agar Presiden Jokowi segera melantik komisioner KPK yang telah dipilih DPR, agar pemberantasan korupsi kembali berjalan dengan optimal.

Sementara orator lainnya mengapresiasi serta mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.

"Kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin yang diusulkan DPR dalam revisi UU KPK, hal ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," terangnya.

Sementara itu, Yandi menambahkan, mengenai penolakan Wadah Pegawai KPK terhadap komisioner KPK yang baru, diterangkah bahwa WP KPK ini sangat politis dan tidak jelas apa tujuannya, lebih baik dibubarkan saja.

"Buat kami Wadah Pegawai KPK ini sangat politis dan tak jelas tujuannya apa. Semua pegawai KPK harus loyal pada institusi atau kelembagaan bukan person to person, dan demi kebaikan KPK ke depan, lebih baik dibubarkan saja," pungkasnya.

Di lokasi yang sama, salah satu koordinator aksi beranama Ferdio menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan salah satu penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel sebelumnya menyatakan bahwa terkait RUU KPK, koruptor akan berutang budi kepada Presiden Jokowi.

"Pernyataan ini sangat tendensius dan tidak etis. Apa dasar Novel berani mengatakan seperti itu kepada Kepala Negara. Padahal jelas sekali Pak Jokowi sangat mendukung lembaga KPK. Ujaran-ujaran provokatif seperti ini yang membuat banyak masyarakat kita yang semakin hilang kepercayaannya kepada institusi KPK. Semoga pimpinan KPK yang baru dapat membawa KPK ini semakin lebih baik lagi," tegas Ferdio memaparkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya