Berita

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu/Net

Politik

Masinton: WP KPK Sudah Berubah Jadi Wadah Politik KPK

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 02:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Desakan dan tekanan yang dilakukan Wadah Pegawai KPK terhadap kerja pimpinan dinilai sudah kelewatan. Khususnya dalam kasus jumpa pers yang dilakukan WP KPK bersama dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menguraikan bahwa jumpa pers yang digelar Rabu (11/9) ternyata tidak atas sepengetahuan seluruh pimpinan.

Hal itu didapat berdasarkan kesaksian Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang mengaku tidak tahu dan tidak memberi persetujuan jumpa pers. Kesaksian disampaikan Alex saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Kamis (12/9).


“Beliau menyatakan ada tiga pimpinan yang tidak mengetahui,” ujar politisi PDIP itu dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, materi jumpa pers yang menyebut ada pelanggaran etik capim KPK, Irjen Firli Bahuri saat menjabat sebagai Deputi Penindalan KPK ternyata juga tanpa sepengetahuan Alex.

Pengakuan Alex itu kemudian buru-buru dibantah internal komisi antirasuah. Tiga pimpinan KPK, minus Basaria Pandjaitan dan Alex, bersama WP KPK menggelar jumpa pers yang bertujuan untuk membenarkan isi dan legalitas konferensi pers Saut Situmorang.

Masinton menilai sikap WP KPK itu sudah berubah menjadi kelompok penekan. Hal inilah yang membuat Masinton menyebut WP KPK sebagai kepanjangan dari wadah politik KPK.

"Kalau kemarin wadah pegawai namanya, sekarang wadah politik. Ini yang menjadi kelompok penekan, menekan pimpinan, juga menekan publik melakukan pressure terhadap DPR," terangnya.

Atas alasan itu, Masinton setuju dengan wacana mengisi pegawai KPK dengan aparatur sipil negara (ASN). Dengan begitu, pegawai akan bergerak atas dasar UU ASN, bukan kepentingan politik.

“Sehingga KPK tidak sakit-sakitan lagi. Kalau sekarang, (KPK) tubuhnya sakit, nggak sehat, banyak friksinya," harapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya