Berita

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu/Net

Politik

Masinton: WP KPK Sudah Berubah Jadi Wadah Politik KPK

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 02:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Desakan dan tekanan yang dilakukan Wadah Pegawai KPK terhadap kerja pimpinan dinilai sudah kelewatan. Khususnya dalam kasus jumpa pers yang dilakukan WP KPK bersama dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menguraikan bahwa jumpa pers yang digelar Rabu (11/9) ternyata tidak atas sepengetahuan seluruh pimpinan.

Hal itu didapat berdasarkan kesaksian Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang mengaku tidak tahu dan tidak memberi persetujuan jumpa pers. Kesaksian disampaikan Alex saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Kamis (12/9).


“Beliau menyatakan ada tiga pimpinan yang tidak mengetahui,” ujar politisi PDIP itu dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, materi jumpa pers yang menyebut ada pelanggaran etik capim KPK, Irjen Firli Bahuri saat menjabat sebagai Deputi Penindalan KPK ternyata juga tanpa sepengetahuan Alex.

Pengakuan Alex itu kemudian buru-buru dibantah internal komisi antirasuah. Tiga pimpinan KPK, minus Basaria Pandjaitan dan Alex, bersama WP KPK menggelar jumpa pers yang bertujuan untuk membenarkan isi dan legalitas konferensi pers Saut Situmorang.

Masinton menilai sikap WP KPK itu sudah berubah menjadi kelompok penekan. Hal inilah yang membuat Masinton menyebut WP KPK sebagai kepanjangan dari wadah politik KPK.

"Kalau kemarin wadah pegawai namanya, sekarang wadah politik. Ini yang menjadi kelompok penekan, menekan pimpinan, juga menekan publik melakukan pressure terhadap DPR," terangnya.

Atas alasan itu, Masinton setuju dengan wacana mengisi pegawai KPK dengan aparatur sipil negara (ASN). Dengan begitu, pegawai akan bergerak atas dasar UU ASN, bukan kepentingan politik.

“Sehingga KPK tidak sakit-sakitan lagi. Kalau sekarang, (KPK) tubuhnya sakit, nggak sehat, banyak friksinya," harapnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya