Berita

Dunia

Takut Brexit No Deal, Pemerintah Inggris Keluarkan Operation Yellowhammer

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 01:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah parlemen menunda Brexit, pemerintah Inggris kini mengeluarkan rencana yang disebut dengan Operation Yellowhammer, Rabu (11/9).

Dalam dokumen pemerintah tentang rencana tersebut diuraikan skenario terburuk jika no deal brexit benar-benar terjadi.

Dilansir Al Jazeera, dokumen tersebut berisi analisa konsekuensi negatif jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober. Dalam Operation Yellowhammer, rencana No Deal Brexit dijelaskan tidak mendapatkan kesiapan publik dan bisnis.


Terdapat 12 bidang risiko yang akan terdampak dari Brexit tanpa kesepakatan. Tidak hanya pasokan obat-obatan dan makanan segar yang akan terhambat, melainkan juga layanan kesehatan, transportasi, hingga imigrasi warga Inggris.

Truk bahkan mungkin harus menunggu hingga 2 atau tiga hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Selain itu, proses imigrasi warga Inggris juga tidak akan sebebas saat ini.

Wilayah Inggris di Gibraltar juga akan terpengaruh lantaran akan diberlakukan pengecekan di perbatasan dengan Spanyol.

No Deal Brexit juga diperkirakan akan menimbulkan perselisihan antara Inggris dan kapal-kapal penangkap ikan non-Inggris di perairan Inggris.
"Mungkin juga akan ada peningkatan gangguan publik dan ketegangan masyarakat," begitu tulisan dalam dokumen tersebut.

Menurut Wakil Direktur Lembaga Think-Tank British Influence pro-Eropa, Jonathan Lis, Operation Yellowhammer menunjukkan pemerintah tidak memiliki mandat membawa Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan.

"Itu memperlihatkan semua konsekuensi bencana dari Brexit yang tidak punya kesepakatan. Itu menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah bisa serius mengejar ini hanya dalam waktu enam minggu," ujar Lis.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya