Berita

Dunia

Takut Brexit No Deal, Pemerintah Inggris Keluarkan Operation Yellowhammer

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 01:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah parlemen menunda Brexit, pemerintah Inggris kini mengeluarkan rencana yang disebut dengan Operation Yellowhammer, Rabu (11/9).

Dalam dokumen pemerintah tentang rencana tersebut diuraikan skenario terburuk jika no deal brexit benar-benar terjadi.

Dilansir Al Jazeera, dokumen tersebut berisi analisa konsekuensi negatif jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober. Dalam Operation Yellowhammer, rencana No Deal Brexit dijelaskan tidak mendapatkan kesiapan publik dan bisnis.


Terdapat 12 bidang risiko yang akan terdampak dari Brexit tanpa kesepakatan. Tidak hanya pasokan obat-obatan dan makanan segar yang akan terhambat, melainkan juga layanan kesehatan, transportasi, hingga imigrasi warga Inggris.

Truk bahkan mungkin harus menunggu hingga 2 atau tiga hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Selain itu, proses imigrasi warga Inggris juga tidak akan sebebas saat ini.

Wilayah Inggris di Gibraltar juga akan terpengaruh lantaran akan diberlakukan pengecekan di perbatasan dengan Spanyol.

No Deal Brexit juga diperkirakan akan menimbulkan perselisihan antara Inggris dan kapal-kapal penangkap ikan non-Inggris di perairan Inggris.
"Mungkin juga akan ada peningkatan gangguan publik dan ketegangan masyarakat," begitu tulisan dalam dokumen tersebut.

Menurut Wakil Direktur Lembaga Think-Tank British Influence pro-Eropa, Jonathan Lis, Operation Yellowhammer menunjukkan pemerintah tidak memiliki mandat membawa Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan.

"Itu memperlihatkan semua konsekuensi bencana dari Brexit yang tidak punya kesepakatan. Itu menimbulkan pertanyaan bagaimana pemerintah bisa serius mengejar ini hanya dalam waktu enam minggu," ujar Lis.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya