Berita

Brexit/Net

Global

Ini Kemungkinan Resiko Terburuk Bila Brexit Dilakukan Tanpa Kesepakatan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 09:33 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit tanpa kesepakatan bisa memicu resiko terjadinya kerusuhan di jalanan, kenaikan harga beberapa jenis makanan segar dan mempengaruhi pasokan obat-obatan.

Begitu peringatan yang tertuang dalam dokumen pemerintah Inggris yang berisi rincian rencana kontingensi Yellowhammer.

Dokumen itu melihat kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa kesepakatan. Dalam dokumen itu juga diproyeksikan bahwa kesiapan publik dan bisnis untuk Brexit tanpa kesepakatan kemungkinan akan rendah. Hal itu disebabkan oleh berlanjutnya kebingungan politik dalam proses tersebut.


Dalam dokumen itu dikatakan bahwa truk harus menunggu hingga dua setengah hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Sementara itu warga negara Inggris dapat mengalami peningkatan pemeriksaan imigrasi di pos perbatasan Uni Eropa.

"Jenis pasokan makanan segar tertentu akan berkurang," begitu bunyi dokumen tersebut.

"Ada resiko bahwa pembelian panik akan menyebabkan atau memperburuk gangguan pasokan makanan," tambahnya, seperti dimuat Reuters.

Dikatakan, arus lalu lintas di saluran Inggris dapat dikurangi sebanyak 60 persen pada hari pertama setelah Brexit tanpa kesepakatan. Hal itu bisa berlangsung seburuk-buruknya hingga tiga bulan.

Antrian lalu lintas yang terjadi dapat memengaruhi pengiriman bahan bakar, mengganggu pasokan di London dan Inggris tenggara, dan memicu kepanikan dalam pembelian yang dapat menyebabkan kekurangan di bagian lain negara itu.

Dokumen dari Operation Yellowhammer itu sebenarnya pertama kali diterbitkan di koran Sunday Times pada 18 Agustus lalu.

Sementara itu, menteri yang bertugas mengoordinasikan persiapan Brexit tanpa kesepakatan, Michael Gove, mengatakan bahwa dokumen itu sudah tua dan tidak mencerminkan tingkat kesiapan saat ini.

Pada Rabu (11/9), dia mengatakan bahwa versi revisi dari dokumen itu saat ini tengah ditunjau.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Rachmat Makkasau: Cadangan Batu Bara Indonesia Cukupi Kebutuhan Energi hingga 350 Tahun

Senin, 09 November 2026 | 20:31

PHE OSES Perkuat Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Operasi Migas

Senin, 09 November 2026 | 20:09

Widiastuti Sebut Kemandirian Pangan Indonesia Tembus 70-80 Persen

Senin, 09 November 2026 | 20:01

Jadikan Kepulauan Seribu Beranda Depan Jakarta

Senin, 09 November 2026 | 19:55

LPN Dukung Polri Bongkar Dugaan Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 19:34

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Senin, 09 November 2026 | 19:23

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Senin, 09 November 2026 | 19:04

Mengenal Rashida Tlaib, Muslimah Palestina yang Jadi Anggota Kongres AS

Senin, 09 November 2026 | 18:43

Kemenko Pangan Optimistis Swasembada Tetap Terjaga di Tengah El Nino

Senin, 09 November 2026 | 18:40

Intelijen Berperan Penting Bongkar Kasus Penyadapan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 18:34

Selengkapnya