Berita

Brexit/Net

Dunia

Ini Kemungkinan Resiko Terburuk Bila Brexit Dilakukan Tanpa Kesepakatan

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 09:33 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit tanpa kesepakatan bisa memicu resiko terjadinya kerusuhan di jalanan, kenaikan harga beberapa jenis makanan segar dan mempengaruhi pasokan obat-obatan.

Begitu peringatan yang tertuang dalam dokumen pemerintah Inggris yang berisi rincian rencana kontingensi Yellowhammer.

Dokumen itu melihat kemungkinan terburuk yang bisa terjadi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa kesepakatan. Dalam dokumen itu juga diproyeksikan bahwa kesiapan publik dan bisnis untuk Brexit tanpa kesepakatan kemungkinan akan rendah. Hal itu disebabkan oleh berlanjutnya kebingungan politik dalam proses tersebut.


Dalam dokumen itu dikatakan bahwa truk harus menunggu hingga dua setengah hari untuk menyeberangi Selat Inggris. Sementara itu warga negara Inggris dapat mengalami peningkatan pemeriksaan imigrasi di pos perbatasan Uni Eropa.

"Jenis pasokan makanan segar tertentu akan berkurang," begitu bunyi dokumen tersebut.

"Ada resiko bahwa pembelian panik akan menyebabkan atau memperburuk gangguan pasokan makanan," tambahnya, seperti dimuat Reuters.

Dikatakan, arus lalu lintas di saluran Inggris dapat dikurangi sebanyak 60 persen pada hari pertama setelah Brexit tanpa kesepakatan. Hal itu bisa berlangsung seburuk-buruknya hingga tiga bulan.

Antrian lalu lintas yang terjadi dapat memengaruhi pengiriman bahan bakar, mengganggu pasokan di London dan Inggris tenggara, dan memicu kepanikan dalam pembelian yang dapat menyebabkan kekurangan di bagian lain negara itu.

Dokumen dari Operation Yellowhammer itu sebenarnya pertama kali diterbitkan di koran Sunday Times pada 18 Agustus lalu.

Sementara itu, menteri yang bertugas mengoordinasikan persiapan Brexit tanpa kesepakatan, Michael Gove, mengatakan bahwa dokumen itu sudah tua dan tidak mencerminkan tingkat kesiapan saat ini.

Pada Rabu (11/9), dia mengatakan bahwa versi revisi dari dokumen itu saat ini tengah ditunjau.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya