Berita

Presiden Joko Widodo dan mobil Esemka/Net

Publika

Mobnas Lebih Dari Sekadar Kendaraan Politik

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 05:23 WIB | OLEH: YUDHI HERTANTO

ESEMKA akhirnya terlahir dalam skala produksi massal. Dihadiri banyak petinggi negeri. Produk yang satu ini memang menghadirkan banyak polemik. Padahal keberadaannya dinanti untuk memastikan kemampuan bangsa ini berdaya saing di bidang otomotif. Sayangnya, kehebohan politik lebih mengemuka daripada realisasinya.

Kita patut memberi apresiasi pihak swasta yang berani merilis mobil Esemka. Berhadapan dengan berbagai tantangan hingga tatapan sebelah mata. Tapi ada hal yang juga perlu dimunculkan ke muka, sejauh mana konsistensi pemerintah dalam memberikan dukungan bagi pemantapan industri otomotif dalam negeri.

Meski, Esemka kali ini bukanlah Esemka yang pernah digadang-gadang sebagai mobil nasional, tetapi dengan komponen lebih 62 persen berasal dari pabrikan lokal, hal itu merupakan sebuah kemajuan berarti. Problemnya lagi-lagi bagaimana membuat Esemka menjadi produk yang terlepas dari kontroversi yang melingkupinya.


Dalam perjalanan sejarahnya, kita pernah mengingat kehadiran Esemka lekat dengan figur Jokowi, sehingga menjadi kesatuan citra tentang harapan lahirnya mobil nasional. Proses perizinan yang berbelit semakin menguatkan bila Esemka adalah produk anak bangsa karya anak-anak SMK Otomotif sebagai sebuah harapan bagi kehadiran produk berbalut nasionalisme.

Kala itu, Esemka digambarkan berhadapan dengan kekuatan industri otomotif yang telah mapan dan lemahnya regulasi bagi dukungan produk lokal.

Alhasil, Esemka semakin tercitra kuat mewakili impian bangsa untuk memiliki produknya sendiri. Efek selanjutnya secara politik, mendongkrak pula pada popularitas figur yang mengusungnya, yakni Jokowi. Dengan begitu, Esemka menjadi kendaraan politik untuk mempersatukan mimpi tentang Indonesia yang memiliki kemampuan setara dengan produk luar negeri.

Meski berbagai produk otomotif dengan merek asing juga diproduksi di tanah air, dengan mengikutkan kandungan komponen dalam negeri, tetap saja tidak dapat dinilai sebagai mobil nasional. Kisah mobil nasional telah merentang panjang, jalanan kita menjadi etalase berbagai produk otomotif, dan kita masih saja menjadi lapisan konsumen. Mimpi mobil nasional bercerita tentang cita-cita menjadi raja di negeri sendiri.

Beda Dulu Lain Sekarang

Kini lain ceritanya, Esemka mewujud sebagai produk swasta. Sudah sejak awal dinyatakan bukan mobil nasional, melainkan produk karya anak bangsa. Pemerintah bertindak di belakang memberikan dorongan.

Padahal gagasan awal Esemka adalah tentang arah kebijakan yang diusung oleh negara untuk memuluskan mimpi tentang produk nasional. Tetapi realitas berbicara berbeda. Esemka menjadi produk swasta lokal. Masih cukup beruntung.

Problemnya kemudian, akan sampai di mana peran negara yang memiliki kehendak menjadi bangsa produsen itu dalam ranah sokongan serta dukungan kebijakan? Kita perlu uji lebih jauh komitmen yang konsisten lebih dari sekedar sarana politisasi.

Esemka jelas menjadi kendaraan politik bagi para aktor politik, baik kubu yang pro maupun kontra terhadapnya. Kontroversi dan sensasi tidak pernah berhenti. Sementara di sisi lain kita harus sejenak mengambil napas panjang tentang mimpi mobil nasional.

Satu yang bisa menyelamatkan arus politisasi Esemka adalah kemauan pemerintah untuk mengadopsi Esemka dalam konteks rencana pembangunan yang Indonesiasentris, ditopang oleh penguatan ekonomi di pedesaan.

Bila kemudian mengharapkan Esemka yang sudah susah payah dibicarakan tanpa jelas bentuknya, hingga akhirnya kemudian kini hadir di tengah-tengah publik, dan harus bertarung secara komersial dengan berbagai pabrikan otomotif swasta asing lainnya yang telah mapan, tentu sebuah kesia-siaan.

Pemerintah harus mampu memberikan dukungan penuh, tidak hanya mendorong, tetapi juga memfasilitasi bahkan memberikan ruang prioritas bagi karya anak bangsa. Tapi ini kan murni investasi swasta? Mengapa tidak dilepaskan pada mekanisme pasar?

Jika logika itu yang dibangun dengan format Esemka yang saat ini ada, maka kita sejatinya melihat ketidaksungguhan bagi dukungan produk lokal untuk mampu berjaya dan berkompetisi di tahap permulaan.

Situasi tersebut, sekaligus membuat gagasan tentang sentimen produk lokal tidak lain sebagai jargon politik semata!

Yudhi Hertanto
Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya