Berita

Latihan PB Djarum/Net

Politik

KPAI Vs PB Djarum, Pemerintah Jangan Jadi Penonton!

SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 | 13:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Polemik rencana PB Djarum yang akan mengehentikan audisi beasiswa bulu tangkis pada tahun 2020 karena oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dinilai memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok harus dicari jalan keluarnya.

"Negara terutama pemerintah harus hadir memastikan agar polemik ini menemui jalan terbaiknya," kata anggota DPD RI yang juga aktivis perlindungan anak Fahira Idris, Senin (9/9).

Negara terutama pemerintah harus hadir menengahi persoalan ini. Pemerintah harus memastikan program pembibitan atlit bulu tangkis tetap terus berjalan dan memastikan program ini tidak berpotensi melanggar regulasi terutama yang terkait dengan perlindungan anak.

Hingga detik ini peran dunia usaha masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan olah raga nasional karena pemerintah punya banyak keterbatasan sumberdaya.

"Pemerintah harus jadi problem solver, punya terobosan dan cari jalan terbaik dari persoalan ini. Sumbangsih PB Djarum untuk bulu tangkis Indonesia tidak perlu diragukan. Namun, memang perkembangan undang-undang dan regulasi menuntut program audisi ini harus melakukan penyesuaian. Cobalah duduk bersama lagi dan pemerintah hadir sebagai penengah dan pemberi solusi. Saya yakin ada jalan keluar," ujar Fahira.

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah ujian sejauh mana pemerintah mampu menempatkan dirinya sebagai problem solver terhadap persoalan yang menjadi polemik hangat di masyarakat. Sumbangsih dunia usaha untuk perkembangan olah raga jangan abaikan, tetapi undang-undang dan regulasi juga harus jadi pijakan utama.

Kebuntuan persoalan ini membutuhkan pemecahan dan menghasilkan sebuah terobosan baru dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah karena mempunyai otoritas tertinggi.

"Bulu tangkis penting bahkan satu republik ini cinta bulu tangkis. Tetapi memastikan regulasi perlindungan anak berjalan juga sangat penting karena itu amanat rakyat lewat undang-undang. Saya yakin persoalan bisa menemui jalan terbaiknya selama pemerintah tidak jadi penonton tetapi jadi problem solver," pungkas Fahira.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Tim 7 Jokowi Sedekah 1.000 Susu dan Makan Gratis

Selasa, 30 April 2024 | 20:00

Jajaki Alutsista Canggih, KSAL Kunjungi Industri Pertahanan China

Selasa, 30 April 2024 | 19:53

Fahri Minta Pembawa Nama Umat yang Tolak 02 Segera Introspeksi

Selasa, 30 April 2024 | 19:45

Kemhan RI akan Serap Teknologi dari India

Selasa, 30 April 2024 | 19:31

Mantan Gubernur BI Apresiasi Program Makan Siang Gratis

Selasa, 30 April 2024 | 19:22

Anies Bantah Bakal Bikin Parpol

Selasa, 30 April 2024 | 19:07

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Penguatan Ekonomi Perdagangan

Selasa, 30 April 2024 | 18:44

Dandim Pinrang Raih Juara 2 Lomba Karya Jurnalistik yang Digelar Mabesad

Selasa, 30 April 2024 | 18:43

Raja Charles III Lanjutkan Tugas Kerajaan Sambil Berjuang Melawan Kanker

Selasa, 30 April 2024 | 18:33

Kemhan India dan Indonesia Gelar Pameran Industri Pertahanan

Selasa, 30 April 2024 | 18:31

Selengkapnya