Berita

Latihan PB Djarum/Net

Politik

KPAI Vs PB Djarum, Pemerintah Jangan Jadi Penonton!

SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 | 13:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Polemik rencana PB Djarum yang akan mengehentikan audisi beasiswa bulu tangkis pada tahun 2020 karena oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dinilai memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok harus dicari jalan keluarnya.

"Negara terutama pemerintah harus hadir memastikan agar polemik ini menemui jalan terbaiknya," kata anggota DPD RI yang juga aktivis perlindungan anak Fahira Idris, Senin (9/9).

Negara terutama pemerintah harus hadir menengahi persoalan ini. Pemerintah harus memastikan program pembibitan atlit bulu tangkis tetap terus berjalan dan memastikan program ini tidak berpotensi melanggar regulasi terutama yang terkait dengan perlindungan anak.


Hingga detik ini peran dunia usaha masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan olah raga nasional karena pemerintah punya banyak keterbatasan sumberdaya.

"Pemerintah harus jadi problem solver, punya terobosan dan cari jalan terbaik dari persoalan ini. Sumbangsih PB Djarum untuk bulu tangkis Indonesia tidak perlu diragukan. Namun, memang perkembangan undang-undang dan regulasi menuntut program audisi ini harus melakukan penyesuaian. Cobalah duduk bersama lagi dan pemerintah hadir sebagai penengah dan pemberi solusi. Saya yakin ada jalan keluar," ujar Fahira.

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah ujian sejauh mana pemerintah mampu menempatkan dirinya sebagai problem solver terhadap persoalan yang menjadi polemik hangat di masyarakat. Sumbangsih dunia usaha untuk perkembangan olah raga jangan abaikan, tetapi undang-undang dan regulasi juga harus jadi pijakan utama.

Kebuntuan persoalan ini membutuhkan pemecahan dan menghasilkan sebuah terobosan baru dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah karena mempunyai otoritas tertinggi.

"Bulu tangkis penting bahkan satu republik ini cinta bulu tangkis. Tetapi memastikan regulasi perlindungan anak berjalan juga sangat penting karena itu amanat rakyat lewat undang-undang. Saya yakin persoalan bisa menemui jalan terbaiknya selama pemerintah tidak jadi penonton tetapi jadi problem solver," pungkas Fahira.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Swiss Tantang Argentina Usai Singkirkan Kolombia Lewat Drama Adu Penalti

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:45

Kemesraan Prabowo-Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:30

Khayal Seorang Revolusioner

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:15

Pengalaman Demokrasi India jadi Inspirasi Penting Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:53

Sikap Tegas Rektor Untan Jalankan Statuta Universitas Tuai Apresiasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:23

Belajar dari Koperasi Pertanian Jepang

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:58

Prabowo: Saya adalah Pengagum Pribadi Shri Narendra Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:31

Kisah Seorang Anak Buruh Harian Lepas

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:13

Bahayakan Nyawa Banyak Orang, DPR Desak Polisi Berantas Maling Besi

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:59

Tinjau TPA Jatiwaringin

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:39

Selengkapnya