Berita

Latihan PB Djarum/Net

Politik

KPAI Vs PB Djarum, Pemerintah Jangan Jadi Penonton!

SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 | 13:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Polemik rencana PB Djarum yang akan mengehentikan audisi beasiswa bulu tangkis pada tahun 2020 karena oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dinilai memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok harus dicari jalan keluarnya.

"Negara terutama pemerintah harus hadir memastikan agar polemik ini menemui jalan terbaiknya," kata anggota DPD RI yang juga aktivis perlindungan anak Fahira Idris, Senin (9/9).

Negara terutama pemerintah harus hadir menengahi persoalan ini. Pemerintah harus memastikan program pembibitan atlit bulu tangkis tetap terus berjalan dan memastikan program ini tidak berpotensi melanggar regulasi terutama yang terkait dengan perlindungan anak.


Hingga detik ini peran dunia usaha masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan olah raga nasional karena pemerintah punya banyak keterbatasan sumberdaya.

"Pemerintah harus jadi problem solver, punya terobosan dan cari jalan terbaik dari persoalan ini. Sumbangsih PB Djarum untuk bulu tangkis Indonesia tidak perlu diragukan. Namun, memang perkembangan undang-undang dan regulasi menuntut program audisi ini harus melakukan penyesuaian. Cobalah duduk bersama lagi dan pemerintah hadir sebagai penengah dan pemberi solusi. Saya yakin ada jalan keluar," ujar Fahira.

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini adalah ujian sejauh mana pemerintah mampu menempatkan dirinya sebagai problem solver terhadap persoalan yang menjadi polemik hangat di masyarakat. Sumbangsih dunia usaha untuk perkembangan olah raga jangan abaikan, tetapi undang-undang dan regulasi juga harus jadi pijakan utama.

Kebuntuan persoalan ini membutuhkan pemecahan dan menghasilkan sebuah terobosan baru dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah karena mempunyai otoritas tertinggi.

"Bulu tangkis penting bahkan satu republik ini cinta bulu tangkis. Tetapi memastikan regulasi perlindungan anak berjalan juga sangat penting karena itu amanat rakyat lewat undang-undang. Saya yakin persoalan bisa menemui jalan terbaiknya selama pemerintah tidak jadi penonton tetapi jadi problem solver," pungkas Fahira.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

SGU Gandeng Poltek SSN Perkuat Pendidikan Siber Keamanan

Rabu, 29 Juli 2026 | 02:09

Jokowi Bohong soal 54 Kali Ajak Makan Siang PKL Solo

Rabu, 29 Juli 2026 | 02:02

Sentralisasi Hambat Otonomi Daerah

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:49

Kejagung Periksa Tujuh Saksi Kasus TPPU Febrie, Empat Penyidik Polri

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:05

Terungkap Jokowi Ikut Dirikan Gerindra di Solo Jelang Pemilu 2009

Rabu, 29 Juli 2026 | 01:00

Satgas Jaga Jakarta dan FKDM Jangan Loyo Antisipasi Tawuran Warga

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:28

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Pengedar Etomidate

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:24

Beredar Hasil Survei 32 Capres 2029

Rabu, 29 Juli 2026 | 00:02

DKPP Putus Perkara Helikopter KPU pada 29 Juli

Selasa, 28 Juli 2026 | 23:23

GOR Ciracas Diserbu 3.190 Pelamar Kerja

Selasa, 28 Juli 2026 | 23:05

Selengkapnya