Kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap tidak memiliki sensitifitas terhadap perasaan rakyat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan perekonomian.
Hal itu disampaikan Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata. Menurutnya, kebijakan pemerintah diantaranya akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan, mencabut subsidi listrik 900 Va dan menaiki harga BBM membuat masyarakat pusing.
"Ini kan suasananya ekonomi lagi gak bagus, publik lagi dihebohkan kenaikan harga BPJS terus dipancing dengan pemindahan ibu kota yang harus merogoh kocek banyak, terus otak kita energi kita dikuras lagi, jadi ini bukan hanya kocek kantong tapi kocek otak kita dikuras," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/9).
Bahkan kata Dian, kebijakan tersebut bukan hanya tidak tepat dilakukan saat ini. Melainkan Presiden Jokowi dianggap tidak sensitif terhadap kondisi perekonomian rakyat Indonesia.
"Ini bukan hanya tidak tepat, tapi pemerintah udah gak sensitif gitu loh. Diksinya sudah jauh dari tidak tepat tapi tidak sensitif," kata Dian.
Menurut Dian, boleh saja harga-harga dinaikkan, ketika pertumbuhan ekonomi sudah mencapai minimal 5,5 persen.
"Ini masih 5.1 (persen), jadi sensitif publik kan merasa diusik gitu, ini (presiden) gak Ware banget sama kita," jelasnya.
Apalagi, Presiden yang ingin membeli mobil baru untuk menteri kabinet II nanti juga dianggap tidak memikirkan perasaan rakyat.
"Argumentasinya kan katanya mobilnya banyak mogok, ya itu kan tinggal pemeliharaannya aja, apakah memang urgensi pergantian mobil? Ternyata banyak juga kok publik memakai kendaraan lebih dari 10 tahun. Ini kan tergantung maintenance dari tim kepresidenan. Diksinya sudah jauh dari tidak tepat tapi tidak sensitif," tegas Dian.
