Wiranto (kanan) dan Moeldoko/Net
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bersebrangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko perihal penanganan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Wiranto menyampaikan tidak perlu campur tangan asing dalam menangani Papua, sedangkan Moeldoko berharap AS ikut mendukung kedaulatan NKRI.
Pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya mengatakan kedua orang tersebut tengah berebut kepentingan atas kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
"Makelar berebut. Kan kemarin saya udah bilang, lagi bingung singkronisasi dua kepentingan yakni blok China vs blok Amerika," ungkap Haris kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).
Dia mempertanyakan perihal pernyataan istana yang meminta dukungan AS untuk menjaga kedaulatan Papua. Menurutnya, AS tidak memiliki urgensi terhadap NKRI dan tidak boleh campur tangan perihal kerusuhan di tanah Papua.
"Kenapa harus minta dukungan AS soal menjaga kadaulatan? Apakah kedaulatan Indonesia atas Papua begitu lemah hingga perlu dukungan pihak asing? Aneh!" tegas Harits.
Menurutnya, kerusuhan yang terjadi di Papua telah membukakan mata orang-orang yang tulus mencintai dan mengabdi untuk NKRI tentang apa yang sebenarnya terjadi.
"Publik bisa mengkaji dengan cermat produk-produk kebijakan politik yang keluar dari Istana. Baik yang tertulis maupun secara verbal yang disampaikan oleh Presiden, Menko Polhukam, Kepala KSP, pimpinan TNI, Polri dan orang-orang di lingkaran kekuasaan soal Papua via beragam media," tandas Harits.
Lingkaran istana tampaknya tidak kompak soal mekanisme terbaik dalam menyelesaikan kerusuhan di tanah Papua. Moeldoko berharap bantuan Amerika, sementara Wiranto menyebut bantuan asing tidak diperlukan.
Belakangan, Moeldoko mengklarifikasi pernyataannya. Dia menegaskan, saat bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David R Stilwell, sama sekali tidak ada permintaan dukungan kepada Amerika soal Papua.
"Saat itu, yang saya sampaikan adalah kita ingin sama-sama menjaga situasi yang baik, situasi yang stabil, karena semua negara memiliki kepentingan yang sama," ujar mantan Panglima TNI ini.
