Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pemerintah AS Akan Gunakan Profil Sosial Media Palsu Untuk Pantau Imigran

MINGGU, 01 SEPTEMBER 2019 | 06:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Petugas yang menangani kewarganegaran dan imigrasi di Amerika Serikat akan menggunakan akun media sosial palsu demi mengawasi orang asing yang mencari visa dan kewarganegaraan di negeri Paman Sam.

Petugas sebelumnya dilarang membuat profil fiktif di sosial media. Tetapi ulasan privasi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) tertanggal Juli 2019 yang diunggah online jelang akhir pekan ini telah membalikkan larangan itu.

Menurut ulasan tersebut, seperti dimuat Russia Today (Sabtu, 31/8), petugas yang terkait dengan Direktorat Penipuan dan Keamanan Nasional departemen dapat mengawasi profil media sosial dari pemohon visa yang mencurigakan. Hasil pengawasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan soal siapa yang akan diberikan izin masuk.


Langkah tersebut tampaknya secara langsung bertentangan dengan kebijakan dua raksasa media sosial, Facebook dan Twitter yang secara eksplisit melarang peniruan identitas pada platform mereka.

Kedua platform tersebut bahkan baru-baru ini menutup lebih dari 200 ribu akun palsu yang dituding digerakkan oleh pemerintah China untuk mendiskreditkan gerakan protes Hong Kong.

Meski begitu, pihak Twitter dalam sebuah pernyataan mengatakan kepada Associated Press bahwa mereka akan mengevaluasi proposal DHS itu. Sementara Facebook belum memberikan komentar.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya