Indonesia Butuh Penguasa Lokal Dan Pusat Yang Berkomitmen Tinggi Bangun Papua

Kesenjangan sosial menjadi akar masalah di Papua dan Papua Barat. Pemerintah pusat dianggap lebih memperhatikan provinsi lain dibanding tanah Papua. Selain itu, kompleksitas masalah yang ada di Papua memicu terjadinya konflik berkepanjangan.

Pengamat intelijen dan terorisme dari CIIA Harits Abu Ulya menyampaikan untuk mengatasi permasalahan di Papua, pemerintah harus bisa merangkul warga asli Papua.

"NKRI butuh penguasa lokal Papua dan Jakarta (pusat) orang-orang yang kredibel, bermoral, bersih, punya integritas dan komitmen tinggi untuk membangun Papua seutuhnya. Wajah pemerintahan yang efektif berintegritas menjadi kebutuhan darurat saat ini untuk Indonesia wabil khusus Papua," ungkap Harits kepada redaksi, Sabtu (31/8).

Hal itu bertujuan agar masyarakat Papua mampu bersaing dengan provinsi lain dan mereka bisa berubah menjadi masyarakat yang SDM-nya berkualitas, makmur, berkeadilan dan hidup tentram.

"Dengan begitu, masarakat Papua tidak akan pernah lantang mengatakan Indonesia adalah kolonial. Dan tidak perlu lagi teriak menuntut merdeka lewat jalan refrendum. Karena mereka bangga menjadi orang Indonesia; hidupnya makmur, berkeadilan, dan taraf pendidikan yang tinggi," jelasnya.

Harits mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan cepat bukan hanya sekadar menerjunkan militer di Bumi Cenderawasih untuk mengatasi konflik.

"Pak Jokowi, tolong lihat Papua yang lagi "hamil mengandung bayi pergolakan dan konflik" yang luar biasa. Mumpung nasi belum jadi bubur, masih ada kesempatan!" tandasnya.