Berita

Papua dan Papua Barat/Net

Pertahanan

Pengamat Intelijen: Ada Propaganda Asing Dalam Kerusuhan Papua

SABTU, 31 AGUSTUS 2019 | 07:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus segera ambil tindakan untuk mengatasi peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pasalnya, diendus ada campur tangan asing dalam kerusuhan tersebut di Bumi Cenderawasih.

"Sangat kentara ada indikasi kuat propaganda dari luar negeri (asing) soal Papua terjadi sangat masif dan sistematis, " kata pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/9).

Menurutnya, anasir asing ikut bermain dipicu dengan isu dugaan rasialisme dan pelanggaran HAM. Mereka mencuri kesempatan agar Papua merdeka dari Indonesia.


"Di samping etalase perlawanan utama dari pihak kontra NKRI direpresentasikan oleh separatis OPM juga cukup gencar membangun opini dan lobi-lobi internasional jelang sidang PBB," katanya.

Direktur eksekutif CIIA ini juga mendapatkan informasi terkait dinamika sosial politik dan keamanan di Papua dan Papua Barat hingga membuat kewalahan aparat keamanan setempat.

"Ada potensi menjadi konflik sosial di sebagian besar wilayah Papua dan Papua Barat. Dan cenderung makin mengeskalasi di luar kendali, akan membuat repot pihak Polri maupun TNI. Karena bola salju demontrasi gerakan masarakat sipil makin membesar," ujarnya.

Pihak asing, lanjut Harits, memanfaatkan momen kerusuhan tersebut dengan berbagai cara agar masyarakat Papua mendesak pemerintah referendum.

"Dua komponen di atas saat ini mendapatkan "angin surga" untuk terus bekerja mematangkan langkah-lankah politik menuju Papua merdeka. Paling tidak melalui langkah politik refrendum; bekerja dengan massif mengagitasi masarakat sipil Papua bergerak larut bersama gerakan politik separatis OPM," ucapnya.

"Dan kedua adalah perlawanan bersenjata dari unsur sayap militer OPM yang disokong masyarakat sipil yang pro OPM dan bahkan inflitrasi dari pihak asing," tandas Harits menambahkan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya