Berita

Presiden Joko Widodo saat tinjau jalan Trans Papua/Net

Politik

Tokoh Nduga Minta Pemerintah Utamakan Kehidupan Masyarakat Ketimbang Bangun Jalan

SABTU, 31 AGUSTUS 2019 | 03:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pembangunan infrastruktur jalan di Nduga, Papua telah berimbas pada trauma masyarakat. Sebab, tak jarang ada ketegangan berupa kontak senjata antara aparat keamanan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di lokasi pengerjaan.

Atas alasan itu, tokoh masyarakat Nduga mendatangi Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (30/8),

Mereka menemui Menko Polhukam Wiranto untuk menyampaikan agar pemerintah tidak mengorbankan masyarakat setempat dalam pembangunan infrastruktur jalan.


“Saya lihat manusia ini menjadi korban. Memang ada korban sebelumnya tapi ada sebab-akibatnya di situ,” ungkap tokoh masyarakat Nduga, Samuel Tabuni yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Dia mendesak pemerintah untuk menarik mundur pasukan dari wilayah Nduga. Sehingga, masyarakat yang mengungsi bisa kembali dan menjalani hidup dengan nyaman dan aman.

“Supaya masyarakat saya bisa kembali dan tinggal aman, nyaman lalu berpikir bagaimana membangunnya. Itu ada pemerintah daerah di sana dengan semua kewenangan yang ada mewakili pemerintah pusat,” jelasnya.

Samuel mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus mementingkan kondisi warga di Nduga, bukan sibuk membangun jalan yang justru mengusir rakyat dari kediaman mereka.

“Jadi lebih baik utamakan warga supaya tidak ada yang mati di hutan dan pengungsian, lalu kita pikir membangun mereka darimana sesuai dengan kondisi yang ada,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya