Ilustrasi rusuh Papua/Net
Pemerintah dinilai kurang proaktif dalam menyikapi kisruh Papua yang dipicu rasisme yang bermula saat penggrebekan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto dalam diskusi online LP3ES mengenai Papua, Rabu (28/8).
"Saya melihat pemerintah sangat lambat merespons kondisi di Papua yang sudah sangat darurat. Percakapan yang ada didominasi oleh mereka yang menginginkan pembebasan Papua baik dari dalam dan luar negeri," ungkap Wijayanto.
Merespons hal tersebut nampak tidak ada pernyataan untuk menekan persatuan secara tegas, padahal polemik Papua saat ini menjadi perbincangan di ranah internasional.
"Tidak ada kontra narasi dari pemerintah. Padahal isu ini telah menjadi isu internasional," sambungnya.
Melihat hal tersebut, Wijayanto menilai pemerintah nampak menyikapi semua tanpa adanya masalah. Dikhawatirkan malah akan memperkuat simpati luar negeri terhadap Papua.
"Pembiaran atas gerakan yang meluas ini, atau pengabaian seolah-olah semua baik-baik saja, justru akan membuat gerakan ini semakin menguat dan simpati publik di dalam dan di luar negeri kepada Papua semakin menguat," tegasnya.
Dengan ini Wijayanto menyebutkan "jangan ada dusta di antara kita" dimana pemerintah perlu secara terbuka menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di Papua ke masyarakat Indonesia di luar Papua dan juga masyarakat dunia.
"Cara paling baik untuk itu adalah membiarkan wartawan baik dari dalam dan luar negeri untuk melakukan peliputan di Papua secara bebas dan bukan menghalang-halangi kerja mereka," tegas dia.
"Sampai saat ini, Papua masih merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terhadap wartawan yang paling tinggi dibanding tempat lain di Indonesia, yang menjadi catatan penting bagi kebebasan pers di Indonesia," sambungnya.
