Berita

Fadli Zon/RMOL

Politik

Pemindahan Ibukota Tidak Usah Jauh-jauh Ke Kalimantan, Ke Jonggol Saja

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 13:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta tidak harus jauh-jauh ke Pulau Kalimantan. Ibukota bisa saja dipindahkan ke wilayah sekitar Jakarta.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, salah satu wilayah potensial ibukota adalah Jonggol di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemindahan ibukota ke Jonggol akan memakai pola split capital atau pemisahan pusat administrasi.


"Kalau Jonggol itu split capital, lebih mudah, infrastrukturnya tidak terlalu sulit, jalan sudah ada, lahan masih ada. Nah kalau split capital itu lebih mudah," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 28/8).

Fadli menyebutkan, pola split capital salah satunya dilakukan Malaysia ketika memisahkan ibukota di Kuala Lumpur dan Putra Jaya. Menurutnya, hal ini juga bisa diterapkan di Jakarta.

"Seperti halnya waktu Kuala lumpur dengan Putra Jaya, itu namanya split capital. Jadi bukan pindahkan ibukota, ibukota cuma jaraknya 25 Km kok yang namanya Putra Jaya," jelasnya.

Fadli menekankan, jika tidak banyak pertimbangan dan perencanaan yang baik. Rencana pindah ibukota dipastikan hanya menjadi angan-angan semata.

"Menurut saya ini nanti nih Presiden nanti ujungnya cuma jadi angan-angan aja, gitu loh," tukas politisi senior Gerindra ini.

Nama Jonggol sendiri bukan hal baru untuk menjadi ibukota. Pada era Presiden Soeharto, Jonggol sudah dibangun untuk pindahkan pemerintahan dari Jakarta. Hanya saja, rencana Soeharto urung terlaksana karena Indonesia dihantam krisis moneter pada tahun 1998.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya