Berita

Fahri Hamzah ingatkan pemerintah kalau Papua adalah anak kandung Republik ini/Net

Politik

Fahri Hamzah: Papua Adalah Anak Kandung Republik Indonesia, Bukan Anak Tiri

RABU, 28 AGUSTUS 2019 | 08:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penyelesaian konflik yang terjadi di Papua sejauh ini dinilai sejumlah kalangan masih terlalu lambat. Seolah-olah Papua jadi anak tiri di negeri ini.

Salah satu indikasi yang seolah menunjukkan kalau Papua jadi anak tiri adalah cara yang digunakan pemerintah dalam meredam konflik. Di antaranya pemblokiran layanan data internet di Papua dan Papua Barat dengan alasan menjaga stabilitas. Padahal cara ini telah memperkuat kesan Papua seperti dianaktirikan.

"Papua adalah anak kandung Republik ini. Bukan anak angkat, apalagi anak tiri. Terimalah sepenuhnya," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui akun Twitter-nya, Rabu (28/8).


Fahri memberi empati kepada rakyat Papua dengan mengatakan luka yang rasakan masyarakat Papua adalah luka bersama.

"Yang melukai Papua adalah yang melukai kita. Nyatakan penyesalan dan maaf, kalau ingin tetap dianggap orang tua dan saudara," tutur Fahri.

Sejauh ini, proses pemulihan keamanan di Papua memang masih terus diupayakan. Presiden Jokowi dalam keterangannya mengajak pihak-pihak yang terlibat konflik untuk saling memaafkan.

Sementara itu, sejumlah pejabat terkait dan aparat pun sudah melakukan dialog untuk mencari solusi pascainsiden di Papua ini. Terbaru, Gubernur Papua Lukas Enembe dijadwalkan ulang untuk bertemu dengan mahasiswa Papua yang ada di asrama Jalan Kalasan, Surabaya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya