Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tersinggung, Presiden Brasil Tolak Bantuan Duit Jutaan Dolar AS Untuk Padamkan Kebakaran Amazon

SELASA, 27 AGUSTUS 2019 | 18:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Brasil menolak tawaran bantuan negara-negara anggota G7 bernilai jutaan dolar AS untuk membantu meredakan kobaran api di hutan hujan Amazon.

Dilaporkan oleh Al Jazeera, Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam KTT G7, Senin (26/8), mengatakan Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Kanada akan menyumbangkan dana sebesar 22 juta dolar AS atau Rp 314 miliar (kurs: Rp 14.277,-/dolar AS) untuk mengatasi kebakaran Amazon.

Secara terpisah, Inggris dan Kanada masing-masing juga menjanjikan 12 juta dolar AS (Rp 171 miliar) dan 11 juta dolar AS (Rp 157 miliar). Selain itu, Perancis juga akan menawarkan dukungan militer untuk Amazon.


Meski tidak memberikan alasan yang jelas, namun pemerintah Brasil menolak tawaran kelompok ekonomi tersebut sementara untuk bantuan terpisah dari Inggris dan Kanada belum jelas.

Kepala Staf Presiden Brazil Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, pada Senin (16/8) bahkan memberikan "saran" kepada negara-negara Eropa bahwa "sumber daya yang ditawarkan lebih relevan untuk reboisasi Eropa".

Hal ini berbeda dengan pernyataan Menteri Lingkungan Brasil, Ricardo Salles yang mengatakan kepada wartawan Brasil menyambut baik dana G7 untuk memerangi kebakaran yang melanda Amazon dan mendorong penggelaran pasukan. Tetapi setelah pertemuan antara Bolsonaro dan menteri-menterinya, pemerintah Brasil kemudian merubah arah.

Berubahnya keputusan ini diduga dipicu oleh ketegangan antara Bolsonaro dan Macron. Bolsonaro merasa tersinggung dengan tindakan Macron yang memperlakukan Brasil seolah-olah seperti koloni dan mencampuri urusan Brasil dalam menangani kebakaran di Amazon.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya