Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, tampak otoriter setelah mendepak kader-kader unggulan partai dan menunjuk orang yang belum jelas kontribusinya kepada partai menjadi Sekretaris Jenderal.
Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, tidak memasukkan nama Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding dalam kepengurusan partai 2019-2024. Ia malah menunjuk politikus muda Sekretaris Umum Pagar Nusa, M. Hasanuddin Wahid, untuk jabatan strategis Sekjen.
DPP PKB mengklaim, Lukman dan Karding yang sama-sama pernah menjabat Sekjen, memang tidak bersedia untuk dimasukkan ke dalam struktur DPP PKB. Lukman, kepada media massa, mengakui tidak ada kecocokan dengan program partai lima tahun ke depan.
Tentang perpecahan internal PKB itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, berpendapat bahwa Cak Imin tengah menampakkan wajah otoriter di tubuh PKB.
Lukman dan Karding adalah dua kader unggulan. Memilih orang yang belum terlihat kontribusinya untuk PKB sebagai Sekjen, patut dipertanyakan.
“Kondisi ini memperkuat bahwa Cak Imin bukan tokoh yang bisa menerima keterbukaan. Wajah otoriter Cak Imin sudah tampak sejak Gus Dur dihapus dari jajaran elite PKB,†ungkap Dedi kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (27/8).
Dia menganggap perpecahan Cak Imin dengan Karding dan Lukman akibat urusan personal. Cak Imin menilai Karding dan Lukman tidak loyal kepada dirinya sebagai pimpinan.
“Ini erat kaitan dengan konflik personal Cak Imin. Lukman dan Karding dianggap kehilangan loyalitas kepada Cak Imin. Itulah sebabnya dikondisikan sejak muktamar agar kedua tokoh ini ditiadakan,†ujarnya.
Ia yakin, Cak Imin sedang memanfaatkan momentum "menghilangkan" dua tokoh yang berseberangan dari kepengurusan.
